Dituduh Ahok Tendensius, BPK: Kami Bekerja Hati-hati  

Reporter

Editor

Elik Susanto

Senin, 2 November 2015 20:26 WIB

Jakarta Sulit Air Bersih, Ahok: Olah Air Limbah

TEMPO.CO, Jakarta - Menjawab tuduhan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, juru bicara Badan Pemeriksa Keuangan, Yudi Ramdan, membantah telah bertindak tendensius. Menurut Yudi, penambahan waktu investigasi soal lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang dibeli Pemerintah Provinsi DKI merupakan tugasnya untuk memberi kepastian.

"BPK dalam melakukan pemeriksaan, apalagi investigasi yang akan berujung pada mitigasi, harus mendalam, menyeluruh, dan hati-hati. Ini ditempuh karena akan memberikan kepastian pada proses selanjutnya," kata Yudi di kantornya, Jakarta, Senin, 2 November 2015.

Yudi menjelaskan untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan bukti kuat. Berdasarkan dua hal yang mendasari pekerjaan BPK, Yudi menjamin tidak ada permainan apa pun yang dilakukan BPK ataupun pejabatnya dalam kasus ini.

Sebelumnya, Ahok menuduh Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Efdinal telah bertindak tendensius terhadap dia dan adiknya, Bupati Belitung Timur Basuri Tjahaja Purnama. Tuduhan tersebut ia layangkan setelah menghadapi masalah dengan audit BPK soal pembelian lahan RS Sumber Waras.

Ahok menghadapi masalah terkait dengan pembelian lahan RS Sumber Waras yang dianggap BPK merugikan pemerintah sekitar Rp 181 miliar. Ahok yakin tidak ada sesuatu yang salah dalam pembelian lahan seluas 3,6 hektare pada 2014 tersebut. Ahok mengaku telah membeli tanah sebesar Rp 755 miliar sesuai dengan nilai jual obyek pajak. Bahkan harganya berada di bawah taksiran harga yang diberikan tim appraisal.

Ahok lantas menantang BPK dengan memberikan batas waktu yang lebih lama untuk mengaudit laporan keuangan yang di dalamnya berisi data pembelian lahan tersebut. Selain itu, ia sudah mengirimkan surat kepada Majelis Kode Etik BPK terkait dengan perlakuan Efdinal.

Menurut Yudi, ada dua hal yang mendasar dalam pekerjaan BPK. Pertama, proses yang dilakukan BPK, dari sumber tahapan, pelaksanaan, hingga pelaporan, mengikuti standar yang memang seharusnya. Kedua, setelah selesai, hasil audit itu akan dibuka kepada publik. “Dua hal ini akan menjadi jaminan BPK bekerja secara obyektif,” tuturnya.

INGE KLARA SAFITRI




Berita terkait

Anies Bicara Kemungkinan Duet dengan Ahok di Pilgub Jakarta

5 jam lalu

Anies Bicara Kemungkinan Duet dengan Ahok di Pilgub Jakarta

Anies mengaku banyak mendapat aspirasi dari warga untuk mendorong kembali dirinya mencalonkan diri di Pilgub Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Bilang Begini soal Peluang Duet Ahok-Anies di Pilgub DKI Jakarta

12 jam lalu

Hasto PDIP Bilang Begini soal Peluang Duet Ahok-Anies di Pilgub DKI Jakarta

Nama Ahok dan Anies digadang-gadang untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Apa kata Hasto PDIP?

Baca Selengkapnya

Ahok dan Anies Digadang-gadang Maju Lagi, Demokrat Berharap Pilkada Jakarta Tidak Panas Seperti Dulu

13 jam lalu

Ahok dan Anies Digadang-gadang Maju Lagi, Demokrat Berharap Pilkada Jakarta Tidak Panas Seperti Dulu

Demokrat tidak mempermasalahkan majunya kembali Anies Baswedan maupun Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Kembali Aktif Ngonten di Akun YouTube Pribadinya, Apa Saja yang Dibicarakan Ahok?

13 jam lalu

Kembali Aktif Ngonten di Akun YouTube Pribadinya, Apa Saja yang Dibicarakan Ahok?

Ahok kembali aktif di akun YouTube pribadinya dengan membuat konten yang membahas permasalah di Jakarta hingga sosok pemimpin yang ideal.

Baca Selengkapnya

Peluang Duet Ahok-Anies di Pilgub DKI Jakarta 2024

14 jam lalu

Peluang Duet Ahok-Anies di Pilgub DKI Jakarta 2024

Nama Ahok dan Anies masuk dalam bursa calon gubernur Pilkada DKI Jakarta 2024. Bahkan keduanya disandingkan sebagai duet Ahok-Anies.

Baca Selengkapnya

Kata Ahok soal Namanya Muncul di Bursa Pilgub DKI Jakarta

1 hari lalu

Kata Ahok soal Namanya Muncul di Bursa Pilgub DKI Jakarta

Politikus PDIP menyebut empat nama yang berpotensi maju di cagub DKI Jakarta. Ada nama Ahok.

Baca Selengkapnya

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

4 hari lalu

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

4 hari lalu

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.

Baca Selengkapnya

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

7 hari lalu

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

7 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya