Sejumlah petugas kebersihan menunggu dilakukan bongkar muat sampah yang tertahan akibat masalah pengiriman sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Modern di Matraman, Jakarta, 6 November 2015. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan ton sampah kian bertambah tiap hari, dan tak bisa menunggu kisruh antara Pemerintahan DKI Jakarta dan PT Godang Jaya. Permasalahan sampah Jakarta yang bersengkarut itu cukup membuat ribut pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan banyak kalangan.
"Warga Jakarta harus diajarkan mereduksi pemakaian sampah, terutama sampah plastik," kata Tulus Abadi saat berkunjung ke kantor Tempo, Jumat, 6 November 2015.
Solusi sederhana yang dilakukan misalnya, membawa kantong belanja sendiri saat berbelanja di supermarket. Bila tidak, konsumen harus membayar kantong kresek. Ini sudah diterapkan di berbagai negara maju seperti di Moskow, Rusia. "Supermarket harus satu suara soal menetapkan harga kantong kresek agar konsumen 'dipaksa' mengurangi sampah," ujarnya.
Agar efektif betul, DKI Jakarta sebaiknya mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur pengurangan penggunaan sampah. Sama seperti Perda yang mengatur kawasan dilarang merokok. Menurut Tulus, sampah dan rokok sama berbahayanya bagi keberlangsungan hidup manusia.
Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menawarkan solusi lain. Pemerintahan Ahok harus melibatkan warga Jakarta untuk mengelola sampah mereka sendiri.
"Pengelolaan sampah itu tidak bisa top down. Harus dimulai dari yang kecil. Misalnya bisa diberikan ke tingkat kelurahan atau RT dan RW. Saya yakin mereka mampu." kata Nirwono Joga.
Lalu beri anggaran sama besar tiap kelurahan. "Pemprov bikin lomba kebersihan. Siapa yang paling bisa menjaga kebersihan lingkungannya dalam satu waktu, berikan penghargaan," ujar Nirwono.
