Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
TEMPO.CO, Jakarta - Untuk pertama kalinya, Gubernur DKI Jakarta menghadiri rapat anggaran di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI. Itu terjadi kemarin, ketika Basuki Tjahaja Purnama nongol dalam rapat Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. “Itu Pak Ahok?” ucap Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan Ii Karunia.
Biasanya, rapat anggaran hanya dihadiri anggota Badan Anggaran dan kepala satuan kerja perangkat daerah setingkat I. Peserta rapat lain tak kalah heran. Rapat sejenak berhenti begitu Ahok masuk ruangan. Ia mengatakan ingin melihat langsung rapat anggaran tersebut.
Sesungguhnya, kehadiran Ahok berawal pada pesan pendek yang dikirim anggota Fraksi Partai NasDem, Bestari Barus. Bestari mengirim pesan yang menyatakan dugaan adanya anggaran siluman di Dinas Tata Air senilai Rp 700 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016. “Makanya saya datang untuk memastikan,” ujarnya.
Ahok menjelaskan, kehadirannya bertujuan mengantisipasi munculnya pemborosan, seperti pengadaan uninterruptible power supply yang nilainya Rp 1,2 triliun pada tahun lalu. “Sewaktu membaca pesan itu, saya kaget. Apakah pegawai Dinas Tata Air mau saya pecat semua? Apa masih berani?" tuturnya.
Selama 45 menit, Ahok menyimak interaksi anak buahnya dengan anggota Badan Anggaran yang membahas program kegiatan. Saat tiba giliran pembahasan program Dinas Tata Air, ia menemukan penyebab munculnya dugaan anggaran siluman. Jajaran suku dinas tata air ternyata membuat nomenklatur baru dari gabungan 17 kegiatan.
Ahok terkejut karena anggaran 2016 sudah ia sisir di sistem budget elektronik sebelum diserahkan ke DPRD. Nomenklatur baru itu, kata Ahok, membuat anggota Badan Anggaran mengira anggaran itu muncul secara tiba-tiba. Ia menyesalkan kejadian itu. Perwakilan Dinas Tata Air seharusnya menginformasikan perubahan tersebut ke Badan Anggaran. "Makanya saya juga berprasangka buruk jadinya,” ucapnya.
Bestari membenarkan kabar bahwa ia mengirimi Ahok pesan tersebut. Kehadiran Ahok, ujar dia, bakal menegaskan prosedur pengisian mata anggaran. Tujuannya, tak ada nomenklatur kegiatan yang berubah pada akhir pembahasan. “Harus clear. Saya tidak mau kelak dipanggil Badan Reserse Kriminal Polri,” tuturnya.
