TEMPO Interaktif, Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah DKI JakPanitia Khusus DPR RI saat ini tengah membahas Rancangan Undang Undang Ibu Kota Negara yang di dalamnya bakal mengatur megapolitan.arta menyarankan pengelolaan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, bisa menjadi conoth model konsep megapolitan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Menurut anggota DPD Sarwono Kusumaatmaja, penataan Teluk Balikpapan melibatkan tiga wilayah yang berbeda, yakni Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Pasir Nagan, dan Kota Madya Balikpapan. Pengelolanya sebuah badan yang anggotanya terdiri dari gabungan pengusaha, kalangan akademik, dan lembaga swadaya masyarakat. "Mereka menunjuk sekretaris jenderal yang bukan berstatus pegawai negeri," jelas Sarwono setelah bertemu Gubernur DKI Sutiyoso, Rabu (8/2).Sarwono tidak melanjutkan penjelasan model pengelolaanteluk tersebut. "Takut tidak akurat," katanya seraya memberikan kontak sumber yang dapat memberi penjelasan rinci. Sarwono menandaskan, pengelolaan teluk itu merupakan contoh nyata pengelolaan lintas kawasan yang berangkat dari kesadaran bersama antardaerah terkait.Kesepakatan bersama itu adalah salah satu pola upaya mewujudkan penerapan konsep megapolitan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Panitia Khusus DPR RI saat ini tengah membahas Rancangan Undang Undang Ibu Kota Negara yang di dalamnya bakal mengatur megapolitan. Sarwono mengidealkan, pola yang dapat ditempuh adalah mengkombinasikan penggalangan kesepakatan bersama dan kebijakan oleh pemerintah pusat. "Sama-sama dari bawah dan atas."Dalam rangka mendukung upaya tersebut, kata Sarwono,pihaknya telah mengajak anggota DPD dari Jawa Baratdan Banten untuk membahas kemungkinan kesepakatanbersama. "Tanggapan mereka posistif," kata dia. Dia juga mengusulkan, untuk mematangkan rencanamegapolitan ini, sebaiknya dibentuk semacam timperumus gabungan yang anggotanya mewakili semua pihakterkait. Wakil Gubernur DKI Fauzi Bowo menambahkan, yang dapatditiru dari model tersebut adalah format kerjasamanya. Mengenai koordinator, kata dia, jelas tidakmungkin ditiru karena kendala kewenangan. "Masakswasta mengatur pemerintah," kata dia. Harun Mahbub