TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memutuskan bus operasional jemputan untuk pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta akan digabung dan dioperasikan oleh PT Transjakarta.

Bus akan beroperasi di rute yang sama seperti bus PNS dulu dengan waktu operasional harian yang rutin atau tidak hanya pada waktu berangkat dan pulang kerja saja, sama seperti bus Transjakarta. Yang membedakan dengan bus Transjakarta, bus itu melaju di jalur sebelah kiri atau di luar busway.

"Prinsip saya sederhana, enggak boleh eksklusif untuk mereka, rutenya sama," ucap Ahok saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin, 25 Januari 2016.

Maka Ahok meminta bus PNS yang tetap berpelat merah itu diambil alih operasionalnya oleh Transjakarta. "Sopirnya semua diambil alih Transjakarta. Kalau pas jam kerja PNS, dia enggak boleh nongkrong enggak jelas. Itu dimanfaatkan untuk jalur bisnis," tuturnya.

Dia mencontohkan, bus operasional jemputan PNS DKI nantinya bisa digunakan gratis tidak hanya untuk PNS DKI, tapi juga pegawai dan pekerja lain serta turis di sepanjang rute yang dilewati. "Kan, banyak pegawai sepanjang Sudirman-Thamrin itu suka makan siang. Ya, dia bisa manfaatkan itu," ujar Ahok. Bus tersebut juga akan beroperasi melewati stasiun kereta api, seperti Stasiun Sudirman.

Ahok berharap fasilitas bus ini dapat efektif mengurangi kemacetan. "Sekarang kenapa Jakarta siang-siang macet? Ternyata orang kerja suka keluar makan, ada rapat ke mana-mana. Itu jadi macet," tuturnya. Pihak Transjakarta diminta Ahok membuat jadwal keberangkatan bus yang pasti. "Kalau busnya jelas, jamnya jelas, orang berani rombongan keluar makan di mal naik bus itu. Nah, balik lagi bisa," katanya.

Dengan demikian, peruntukkan bus tersebut tak hanya untuk PNS DKI. "Kita enggak ada lagi nunggu-nunggu mereka, ngetem. Kalau PNS mau pulang busnya udah lewat, ya nunggu lagi," ucap Ahok.

Ahok sebelumnya berencana menghapus fasilitas bus PNS DKI setelah mengetahui bus-bus tersebut disalahgunakan. Banyak PNS yang mencari alasan untuk pulang kerja lebih awal sejak ada fasilitas bus jemputan.

"Mereka betul-betul ngelunjak," ujarnya, Jumat lalu. Sikap tersebut dinilai Ahok tidak pantas dan keterlaluan.

PNS DKI memiliki jam kerja pukul 07.00-16.00 WIB. Namun sejumlah PNS justru sudah bersiap pulang seusai waktu salat ashar sekitar pukul 15.00. "Kan, pukul 16.00 itu kan absensinya seharusnya baru mulai. Ini enggak, jam segitu mereka udah duduk di bus, langsung jalan busnya," kata Ahok.

Menurut Ahok, ada seorang koordinator bus jemputan yang menginformasikan waktu pulang lebih cepat dan waktu standby bus setiap hari. "Jadi, kalau masih ada kerjaan dari atasan, dia bilang enggak bisa karena busnya udah mau jalan, udah ditunggu," ucapnya.

Dia bertambah geram ketika mendapat laporan bahwa bus tersebut dimanfaatkan sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menarik ongkos dari penumpang non-PNS. "Sopir digaji, kok. Makanya ini ada permainan. Terus masih narik lagi dari penumpang. Nah, itu dosanya," ujarnya.

Ahok menjelaskan, di dalam bus sering kali terjadi bullying antar-PNS, dan PNS berusia muda selalu menjadi sasaran. "PNS muda di-bully, enggak dikasih duduk sama yang sudah biasa duduk di situ, merasa kursi punya dia," tuturnya.

Saat ini terdapat 18 bus jemputan yang beroperasi untuk PNS DKI yang bekerja di Balai Kota. Di tiap wilayah kota disediakan dua-tiga bus jemputan. Rute-rutenya meliputi Bekasi Barat, Depok, Bogor, dan Tangerang.

GHOIDA RAHMAH

Baca juga:
Cerita Butet Kartaredjasa Soal Video Puja-puji Freeport
Ungkap Kasus Mirna, Polisi Terbang Jumpai Saksi Ahli Spesial