Warga Kalijodo: Ahok Datang Dong, Dialog dengan Kami

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 18 Februari 2016 17:56 WIB

Petugas memberikan sosialisasi kepada warga untuk membongkar dan mengosongkan bangunan kawasan prostitusi Kalijodo, Jakarta, 18 Februari 2016. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Salah seorang warga kawasan hiburan malam Kalijodo, Jakarta Utara, Sarim, 47 tahun, mengatakan masih bingung atas kebijakan pemerintah DKI yang akan menertibkan kawasan Kalijodo. Menurut dia, bila ingin menertibkan bisnis prostitusi, pemerintah DKI tidak perlu menggusur rumah-rumah penduduk lain yang tidak ada hubungannya dengan usaha hiburan.

Ia pun menolak pindah ke rumah susun karena merasa sebagai penduduk legal yang memiliki surat bukti kepemilikan tanah. "Saya punya surat-surat, saya bayar PBB juga," kata Sarim saat ditemui di rumahnya di RT 4 RW 05, Penjaringan, Jakarta, Kamis, 18 Februari 2016.

Sarim menuturkan keluarganya sudah turun-temurun tinggal di Kalijodo. Bahkan ia bercerita orang tuanya yang asli Tangerang bertemu dengan jodohnya di tempat ini.

Karena itu, ia merasa kecewa lantaran pemerintah provinsi, khususnya Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, enggan berdialog dengan warga terkait dengan rencana penertiban. Ia kecewa karena pemerintah tidak mau mendengar permohonan warga.

"Ahok nawarin rumah susun, tapi masak kami enggak bisa berikan penawaran juga? Datang dong, dialog dengan kami," ujarnya.

Menurut Sarim, kalaupun pemerintah berkukuh ingin menggusur penduduk Kalijodo, ia meminta ganti rugi yang setimpal sesuai dengan harga bangunan yang dimiliki.

Senada dengan Sarim, Rivado, warga Kalijodo pemilik usaha rumah kos, menolak tegas rencana penggusuran warga. Sama seperti Sarim, ia mengaku sebagai warga asli dan memiliki surat-surat bukti kepemilikan tanah.

Rivado pun turut menyayangkan sikap pemerintah yang kurang berdialog dengan warga. Ia menuturkan, saat kebakaran terjadi pada 2013, Gubernur DKI saat itu, Joko Widodo, berniat mengunjungi Kalijodo. Tapi hal itu tidak terjadi. "Dulu kami udah seneng Gubernur mau ke sini, eh enggak jadi," ucapnya.

Hari ini, secara resmi, pemerintah DKI melayangkan surat peringatan pertama yang meminta warga mengosongkan tempat tinggal dan menutup usaha hiburan malam. Hal ini terkait dengan rencana penertiban kawasan Kalijodo untuk menjadi ruang terbuka hijau.

AHMAD FAIZ



Begini Ungkapan Warga Asli Kalijodo oleh tempovideochannel

Berita terkait

Perkiraan Cuaca BMKG: Hujan dan Petir Akan Melanda Jakarta

10 Desember 2018

Perkiraan Cuaca BMKG: Hujan dan Petir Akan Melanda Jakarta

BMKG membuat perkiraan cuaca dimana hujan disertai petir dan angin kencang akan melanda Jakarta.

Baca Selengkapnya

Korban Crane Ambruk di Kemayoran Jadi Pengungsi Sementara

7 Desember 2018

Korban Crane Ambruk di Kemayoran Jadi Pengungsi Sementara

Operator crane ambruk menyewa sebuah rumah untuk ditempati keluarga Husin yang rumahnya rusak tertimpa crane.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Buat Aturan Baru, Tim Pembebasan Lahan Dapat Honor

5 Desember 2018

Anies Baswedan Buat Aturan Baru, Tim Pembebasan Lahan Dapat Honor

Pergub 127 yang diteken Gubernur Anies Baswedan diharapkan mampu mempercepat program pembebasan lahan yang selama ini tersendat.

Baca Selengkapnya

Bos Sarana Jaya Ingin Sulap Tanah Abang Seperti SCBD 8 Tahun Lagi

23 Oktober 2018

Bos Sarana Jaya Ingin Sulap Tanah Abang Seperti SCBD 8 Tahun Lagi

Desain penataan Tanah Abang menjadi seperti kawasan SCBD Jakarta, masih digarap dan ditargetkan selesai tahun ini

Baca Selengkapnya

DKI Bantah Gunungan Sampah Muara Baru Imbas Konflik dengan Bekasi

22 Oktober 2018

DKI Bantah Gunungan Sampah Muara Baru Imbas Konflik dengan Bekasi

Dinas LH menjelaskan tumpukan sampah karena truk di Jakarta Utara sedang perawatan oleh agen tunggal pemegang merek (ATPM).

Baca Selengkapnya

Dinas LH: DKI Tetap Butuh Bantargebang Meski ITF Sunter Dibangun

22 Oktober 2018

Dinas LH: DKI Tetap Butuh Bantargebang Meski ITF Sunter Dibangun

ITF Sunter hanya mengelola 2.200 ton sampah per hari dan 10 % residu harus dibuang ke Bantargebang.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Dukung Rencana DKI Stop Eksploitasi Air Tanah

16 Oktober 2018

Koalisi Masyarakat Dukung Rencana DKI Stop Eksploitasi Air Tanah

Penghentian eksploitasi air tanah, kata Koalisi Masyarakat, bisa menekan penurunan permukaan tanah di Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

Pemerintah DKI Susun Aturan Penghentian Eksploitasi Air Tanah

16 Oktober 2018

Pemerintah DKI Susun Aturan Penghentian Eksploitasi Air Tanah

DKI mengusulkan anggaran Rp 1,2 triliun untuk perluasan jaringan pipa air bersih menekan eksploitasi air tanah.

Baca Selengkapnya

Rekayasa Lalu Lintas, Jalan Wahid Hasyim Bakal Satu Arah

1 Oktober 2018

Rekayasa Lalu Lintas, Jalan Wahid Hasyim Bakal Satu Arah

Uji coba rekayasa lalu lintas dilakukan pada 8 Oktober hingga 23 Oktober nanti.

Baca Selengkapnya

Siap-siap Musim Hujan, 129 Kelurahan di DKI yang Terancam Banjir

13 September 2018

Siap-siap Musim Hujan, 129 Kelurahan di DKI yang Terancam Banjir

Balai Besar menjelaskan, wilayah yang berpotensi terendam banjir di Jakarta berada di daerah aliran sungai yang belum dinormalisasi.

Baca Selengkapnya