TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, unit hunian di rumah susun Marunda, Jakarta Utara, sangat layak ditempati. Karena itu, dia merekomendasikan agar warga Kalijodo yang tergusur pindah ke rumah susun tersebut.
Penegasan Ahok—sapaan Basuki—itu merupakan tanggapan atas kabar yang menyebutkan rusun Marunda tidak layak huni karena fasilitasnya buruk. "Fasilitas bukan buruk. Namanya juga bangunan. Kan kita mau beli rumah juga pasti perlu perbaikan," katanya di Balai Kota Jakarta, Rabu, 24 Februari 2016.
Ahok tidak membantah jika dikatakan ada beberapa bagian rumah susun yang rusak dimakan usia. Namun kerusakan itu dianggap sebagai hal yang wajar dan masih bisa ditenggang. "Kamu tinggal di rumah kamu atapnya kadang-kadang enggak bocor? Di rumah kamu engselnya enggak pernah copot? Ya sama," ujarnya.
Lebih lanjut Ahok mengatakan beberapa kekurangan yang ada di rusun Marunda seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Apalagi pemerintah memberi banyak kemudahan kepada warga Kalijodo untuk menempati rumah susun itu. "Kan kamu enggak punya rumah. Jadi, ya, sudahlah," tuturnya.
Seperti diketahui, pemerintah DKI Jakarta menertibkan kawasan lokalisasi Kalijodo yang berada di Penjaringan, Jakarta Utara. Semua bangunan di sana digusur karena berdiri di lahan milik negara. Lahan itu selanjutnya akan dijadikan ruang terbuka hijau.
Pemerintah menargetkan sebanyak 310 keluarga eks Kalijodo pindah ke rusun Marunda dan rusun Pulo Gebang. Total tempat tinggal yang disediakan sebanyak 400 unit. Saat ini baru 59 keluarga yang pindah ke rusun Marunda.
INGE KLARA SAFITRI
Berita terkait
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
17 hari lalu
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaUji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?
53 hari lalu
Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?
Baca SelengkapnyaBegini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari
16 Februari 2024
Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.
Baca SelengkapnyaAda Ormas di Kolong Tol Angke yang Viral di Medsos, Ini Kata Lurah
20 Juni 2023
Sejumlah wartawan yang hendak meliput ke kolong tol itu sempat mengalami pengadangan dan pengusiran.
Baca SelengkapnyaBapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue
21 Februari 2023
Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.
Baca SelengkapnyaPSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun
3 Agustus 2022
PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaKNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia
25 Juni 2022
Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.
Baca SelengkapnyaDKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar
19 Juni 2022
DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.
Baca SelengkapnyaCatat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta
17 April 2022
Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.
Baca SelengkapnyaCari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya
17 April 2022
Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.
Baca Selengkapnya