TEMPO Interaktif, Jakarta:Polda Metro Jaya tidak setuju dengan rencana Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso untuk membangun tempat lokalisasi perjudian di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. “Selaku penegak hukum, sikap Polda Metro Jaya jelas, yaitu melarang perjudian tersebut,” ujar Kepala Dinas Penerangan Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Pol. Anton Bachrul Alam, kepada Tempo News Room melalui telepon, Sabtu (13/4) sore. Alasannya, selain dilarang oleh hukum, lokalisasi judi merupakan sumber kriminalitas. “Orang yang kalah judi bisa menipu atau merampok orang. Bahkan bisa membunuh agar dapat uang untuk berjudi,” jelas Anton. Ekses-ekses negatif seperti akan munculnya perampokan, pembunuhan dan ajang jual diri atau prostitusi itulah, menurut dia, membuat Polda menyarankan kepada Pemerintah Provinsi DKI agar membatalkan rencana tersebut. Anton mengaku belum menyampaikan sikap korpsnya ini secara resmi ke Gubernur karena masih sebatas wacana. “Baru wacana di media massa saja, dan sebatas planning,” kata dia. Jika rencana ini sudah berjalan dan difasilitasi Pemda, Polda akan bertindak selaku penegak hukum. “Jika Pemda, LSM, ulama dan masyarakat semuanya setuju dan lokalisasi itu dibangun maka kita tetap bersikap sebagai penegak hukum. Siapapun yang melanggar hukum akan kita tindak tegas,” ujar Anton mengingatkan. Seperti diberitakan Pemprov DKI Jakarta berniat membangun lokalisasi perjudian di Kepulauan Seribu dan tinggal menungggu persetujuan DPRD, Kamis (11/4). Alasan Gubernur Sutiyoso, praktik perjudian di daratan Jakarta masih sangat sulit diberantas meski sudah bekerja sama dengan Polda. Pemindahan lokasi judi ke tempat yang sulit dijangkau warga, kata Gubernur, menjadi pilihan yang paling mungkin sehingga dampak negatifnya diminimalkan. (Yura Syahrul – Tempo News Room)