Ketua DPR Siap Temui Sopir Angkot yang Demo

Reporter

Selasa, 22 Maret 2016 11:18 WIB

Sejumlah angkutan umum diberhentikan saat melakukan aksi sweeping terhadap angkutan yang masih beroperasi dikawasan jalan KH Abdullah Syafiie, Tebet, Jakarta, 22 Maret 2016. Para angkutan umum melakukan aksi mogok terkait transportasi dengan aplikasi online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin mengatakan siap meluangkan waktu jika utusan pendemo sopir angkutan umum ingin bertemu dengannya, Selasa, 22 Maret 2016. Ribuan sopir angkutan umum, seperti taksi hingga bus kota, hari ini menggelar demonstrasi di sejumlah titik di Ibu Kota, sebagai bentuk penolakan layanan transportasi berbasis online yang dianggap ilegal.

Salah satu titik demonstrasi berada di depan Kompleks Parlemen, Senayan. "Saya mau terima, utusan pendemo saya tunggu, harus tahu dari mereka langsung masalahnya apa sih," ujar Ade, di kantornya, Selasa, 22 Maret 2016.

Baca juga: Sharing Economy Taksi Online, Apakah Untungkan Bangsa?

Ade menuturkan dia ingin mengetahui permasalahan dan tuntutan para pendemo dengan jelas. Tak hanya itu, dia juga mengingatkan para pendemo untuk tidak bertindak anarkis dalam melakukan aksinya. "Anarkisnya yang harus dihindari, mereka harus menahan diri supaya enggak anarkis," ucapnya.

Menurut Ade, jika bertindak anarkis, dikhawatirkan bukan simpati publik yang berhasil didapatkan, melainkan cercaan. "Jangan sampai mereka demo terus publik mencerca, karena penumpang terlantar dan macet," kata dia. Sehingga, Ade pun meminta para pendemo tetap menyampaikan aspirasinya dengan cara yang baik dan tepat.

Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat atau PPAD se-Jabodetabek menggelar demonstrasi tersebut di sejumlah lokasi. Kepadatan lalu lintas akibat aksi tersebut juga mulai terlihat di sejumlah ruas jalan Ibu Kota. Kepadatan di antaranya terjadi di Jalan Gatot Soebroto dan jalan tol arah gedung DPR, Senayan. Tak hanya itu, para pendemo juga akan bergerak ke arah Balai Kota DKI Jakarta, Istana Negara, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.

GHOIDA RAHMAH

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

8 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

17 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya