Tolak Reklamasi, Seribu Nelayan Akan Segel Pulau G  

Reporter

Kamis, 14 April 2016 18:16 WIB

Peta 17 pulau rencana reklamasi Teluk Jakarta.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar seribu nelayan berencana menyegel Pulau G, yang terletak bersebelahan dengan Muara Angke, Jakarta Utara. Penyegelan rencananya akan digelar pada Ahad, 17 April 2016. "Kami menyatakan pulau ini ilegal dan sarat korupsi," kata koordinator Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Martin Hadiwinata, kepada Tempo di Jakarta, Kamis, 14 April 2016.

Martin menargetkan sekitar 200 armada, yang terdiri atas perahu dan kapal berukuran sedang, akan mendekat ke Pulau G. Perahu dan kapal itu akan berangkat dari Pelabuhan Muara Angke sekitar pukul 09.00. Mereka akan membawa spanduk bertuliskan penolakan reklamasi dan mendesak pembangunan Pulau G dihentikan.

Kuasa hukum nelayan Muara Angke, Tigor Hutapea, mengatakan akan berkonsolidasi dengan para nelayan pada Jumat, 15 April 2016, untuk memastikan kesiapan rencana penyegelan di pulau reklamasi tersebut. Tigor menuturkan satu perahu bisa ditumpangi lima nelayan. Nelayan yang akan ikut juga tidak terbatas nelayan dari Muara Angke.

Tigor sudah memberi tahu Polisi Air di Muara Angke perihal rencana penyegelan tersebut. Sejauh ini, persiapan sudah cukup matang, dari menyiapkan armada hingga keamanan. Tigor mengatakan, setelah menyegel Pulau G, rencananya para nelayan juga akan menyegel Pulau D dan C.

Lebih lanjut Tigor mengatakan reklamasi Teluk Jakarta cacat hukum. Sebab, izin reklamasi sudah terbit tapi belum ada peraturan daerah soal reklamasi. Selain itu, reklamasi merugikan para nelayan. Kalur, salah seorang nelayan di Muara Angke, mengatakan jumlah tangkapan ikan menurun sejak pasir menutupi sebagian permukaan laut.

DANANG FIRMANTO

Berita terkait

Anies Baswedan Minta Dikaji Lagi Soal Nasib 17 Pulau Reklamasi

21 Juni 2018

Anies Baswedan Minta Dikaji Lagi Soal Nasib 17 Pulau Reklamasi

Anies Baswedan membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Baca Selengkapnya

Menteri LHK Diperiksa Terkait Rekomendasi ke Pengembang Reklamasi

19 April 2018

Menteri LHK Diperiksa Terkait Rekomendasi ke Pengembang Reklamasi

Polisi bertanya kepada Menteri Siti Nurbaya bagaimana proses pembuatan rekomendasi ke pengembang reklamasi.

Baca Selengkapnya

Panggil 15 Saksi, Polisi: Ada Indikasi Korupsi Pulau Reklamasi

18 Januari 2018

Panggil 15 Saksi, Polisi: Ada Indikasi Korupsi Pulau Reklamasi

Polda Metro telah meningkatkan status kasus NJOP pulau reklamasi dari penyelidikan ke penyidikan.

Baca Selengkapnya

Bos Pengembang Pulau G Diperiksa KPK Terkait Reklamasi

15 November 2017

Bos Pengembang Pulau G Diperiksa KPK Terkait Reklamasi

Bos PT Muara Wisesa Samudera Halim Kumala dimintai keterangan terkait dengan dugaan korupsi korporasi dalam reklamasi.

Baca Selengkapnya

Kasus Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi, Polisi Bisa Periksa Djarot

9 November 2017

Kasus Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi, Polisi Bisa Periksa Djarot

Polda Metro Jaya bakal memanggil pejabat Pemprov DKI Jakarta terkait dugaan korupsi proyek reklamasi, termasuk Djarot Saiful Hidayat.

Baca Selengkapnya

Polisi Tingkatkan Status Kasus Reklamasi Jakarta, Ini Dasarnya

5 November 2017

Polisi Tingkatkan Status Kasus Reklamasi Jakarta, Ini Dasarnya

Polisi menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagai pijakan penyelidikan kasus reklamasi teluk Jakarta.

Baca Selengkapnya

KPK Dalami Dugaan Korupsi Korporasi dalam Proyek Reklamasi

30 Oktober 2017

KPK Dalami Dugaan Korupsi Korporasi dalam Proyek Reklamasi

KPK tengah membuka penyelidikan tentang perkara korupsi korporasi berkaitan dengan proyek reklamasi.

Baca Selengkapnya

KPK: Pemanggilan Sekda DKI Pengembangan Kasus Lama Reklamasi

30 Oktober 2017

KPK: Pemanggilan Sekda DKI Pengembangan Kasus Lama Reklamasi

Pemeriksaan KPK kali ini berfokus pada reklamasi Pulau G, yang dikerjakan PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan Agung Podomoro Land Grup.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Sekda DKI Soal Reklamasi Pulau G

27 Oktober 2017

KPK Periksa Sekda DKI Soal Reklamasi Pulau G

Saefullah menyebutkan KPK telah memeriksa sejumlah pejabat Pemda DKI Jakarta soal proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Sekda DKI Soal Kasus Suap Raperda Reklamasi

27 Oktober 2017

KPK Periksa Sekda DKI Soal Kasus Suap Raperda Reklamasi

Saefullah diperiksa soal suap yang menjerat anggota DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi, dan proses pembahasan Raperda Reklamasi.

Baca Selengkapnya