Taufik Dituntut 1 tahun 8 Bulan

Reporter

Editor

Rabu, 19 April 2006 20:01 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta Mohamad Taufik dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan dituntut 1 tahun 8 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Mujiono, SH.Tuntutan ini dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini sekitar pukul 17.00 WIB. Selain dipenjara, Taufik juga harus membayar denda senilai Rp 50 juta dan uang pengganti Rp 488.508.240. Uang pengganti ini dibayar secara tanggung renteng dengan dua terdakwa lainnya dengan masing-masing menanggung sepertiganya. Jika dalam waktu satu bulan tidak dapat memenuhi kewajiban ini, dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaannya atau penjara selama satu tahun. Uang pengganti ratusan juta ini adalah uang yang terbukti telah dikorupsi oleh ketiga orang itu. Perinciannya adalah Rp 46,2 juta kelebihan pembayaran bendera dan tiang bendera yang dikerjakan oleh PT Medikarsa Adi Sakti dan Rp 442.308.240 kelebihan pembayaran papan pengumuman yang dikerjakan PT Jatikarya Megah Laksana. Tuntutan hukuman yang diajukan jaksa terhadap Taufik hanya berbeda dua bulan dibanding dengan dua terdakwa lainnya. R. Neneng Euis Susi, Bendahara KPUD sekaligus terdakwa ketiga dan A. Riza Patria, Ketua Devisi II sekaligus terdakwa kedua dituntut 1 tahun 6 bulan penjara. Denda dan uang pengganti sama persis dengan Taufik. Pengacara ketiga terdakwa menyatakan keberatan terhadap tuntutan ini dan akan melakukan pembelaan pada senin depan. "Fakta di persidangan membuktikan bahwa klian kami tidak bersalah,” kata Hadi Warman, pengacara Neneng. Sedangkan Riza Patria mengatakan dia hanyalah orang yang disuruh menanggung apa yang tidak dia lakukan. “Saya tidak berbuat salah dan itu terbukti.”Begitu pula halnya dengan pengacara Taufik, Sapriyanto Refa, yang mengatakan sangat berkeberatan dengan tuntutan jaksa. "Saya ingin klien saya bebas,” ujarnya.Dia juga mengatakan bahwa jaksa tidak konsisten. Contohnya masalah spesifikasi papan. Dulu dalam dakwaan tidak disebutkan, tapi sekarang dijadikan dasar dakwaan. TITIS SETYANINGTYAS

Berita terkait

KPU DKI Jawab Soal Video Viral Suara Prabowo-Gibran 713 di Sirekap Padahal Belum Diinput KPPS

18 Februari 2024

KPU DKI Jawab Soal Video Viral Suara Prabowo-Gibran 713 di Sirekap Padahal Belum Diinput KPPS

KPU DKI telah menelusuri konten video viral yang menyebut Prabowo-Gibran raih 713 suara di Sirekap padahal KPPS belum menginput ke sistem.

Baca Selengkapnya

Polda Selidiki Dugaan Korupsi di KPU Sulawesi Barat

24 Januari 2017

Polda Selidiki Dugaan Korupsi di KPU Sulawesi Barat

Polda Sulawesi Barat mengendus dugaan korupsi tender antara KPU dan pemenang lelang pengadaan logistik Pilkada.

Baca Selengkapnya

Sekretaris KPU Karawang Jadi Tersangka Kasus Korupsi

23 Juni 2016

Sekretaris KPU Karawang Jadi Tersangka Kasus Korupsi

Kejaksaan Negeri Karawang menetapkan dua tersangka kasus korupsi pengadaan alat peraga kampanye Pilkada Kabupaten Karawang pada Desember 2015.

Baca Selengkapnya

Dugaan Korupsi KPU Mojokerto, Polisi Temukan Kejanggalan  

26 April 2016

Dugaan Korupsi KPU Mojokerto, Polisi Temukan Kejanggalan  

Polisi menilai ada kejanggalan dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

Polres Mojokerto Terus Selidiki Kasus Korupsi Pilkada

19 April 2016

Polres Mojokerto Terus Selidiki Kasus Korupsi Pilkada

KPU Kabupaten Mojokerto diminta bersikap kooperatif demi efektivitas proses penyelidikan.

Baca Selengkapnya

Kasus Distribusi Fiktif, Konsultan KPU Jawa Timur Terus Mangkir

14 Maret 2016

Kasus Distribusi Fiktif, Konsultan KPU Jawa Timur Terus Mangkir

Menurut penyidik di Kejaksaan Negeri Surabaya, ada lima perusahaan rekanan KPU Jawa Timur yang diduga menerima fee karena meminjamkan rekening.

Baca Selengkapnya

Disurati Gubernur, Polda Batal Tahan Komisioner Bawaslu  

5 Juni 2015

Disurati Gubernur, Polda Batal Tahan Komisioner Bawaslu  

Polisi meminta Bawaslu pusat untuk segera mencari pengganti mereka sebagai komisioner Bawaslu demi kelancaran penyidikan.

Baca Selengkapnya

Sekretaris KPU Kota Tangerang Tersangka Korupsi, Ini Peranannya

13 April 2015

Sekretaris KPU Kota Tangerang Tersangka Korupsi, Ini Peranannya

Ahmad Syafei diduga melakukan penyelewengan dana hibah pilkada 2013.

Baca Selengkapnya

Tiga Terdakwa Korupsi KPU NTT Dituntut 1,6 Tahun Penjara

9 April 2015

Tiga Terdakwa Korupsi KPU NTT Dituntut 1,6 Tahun Penjara

Ketiga terdakwa juga diminta membayar denda Rp 50 juta
subsider 3 bulan penjara.

Baca Selengkapnya

Korupsi Panwaslu Pilkada Cilacap, 4 Orang Ditahan

24 Maret 2015

Korupsi Panwaslu Pilkada Cilacap, 4 Orang Ditahan

Mereka dituding melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya