Pengamat: Reklamasi Jakarta Tidak Bisa Dihentikan Total

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Sabtu, 23 April 2016 21:57 WIB

Peta 17 pulau rencana reklamasi Teluk Jakarta.

TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Manajemen Pembangunan Pesisir dan Lautan Institute Pertanian Bogor Rokhmin Dahuri memang tidak setuju dengan adanya pembangunan reklamasi di Pulau Jawa. Menurut dia, reklamasi di Pulau Jawa hanya menciptakan disparitas yang tinggi terhadap kondisi ekonomi di Indonesia.

Meskipun begitu, Rokhmin menyebutkan penghentian pembangunan reklamasi berdampak pada kerugian ekonomi bagi Indonesia, khususnya Jakarta. Hal terjadi karena dalam prosesnya sudah banyak pihak yang menanamkan investasinya di Jakarta, terutama di laham reklamasi.

"Kalau dari segi dampak geofisik dan sosial banyak negatifnya. Tetapi kalau dari segi ekonomi mungkin lebih banyak positifnya, tapi dengan beberapa catatan," kata Rokhmin di Warung Daun, Sabtu, 23 April 2016.

Rokhmin menyadari bahwa reklamasi akan sangat memberikan keuntungan bagi pengusaha properti atau pengembang. Bahkan, Rokhmina mengatakan hal itu yang membuat pengusaha berani untuk menyuap agar reklamasi tetap berjalan.

Namun, tidak dapat dipungkiri, menurut Rokhmin, keberlanjutan reklamasi ini demi kepentingan pembangunan Jakarta. Keputusan menghentikan reklamasi hanya akan membuat psikologi investor untuk mengerem dalam menanamkan modalnya ke Indonesia. Padahal, pendapatan daerah yang berasal investasi dapat digunakan untuk pembangunan Jakarta.

Rokhmin menyebitkan masalah utama di Indonesia itu di antaranya pengangguran, kemiskinan, kebodohan, dan daya saing yang rendah. Kemudian, untuk menggerakkan ekonomi masyarakat menengah ke bawah pemerintah memerlukan adanya investasi.

"Kalau misalnya digagalkan secara total dikhawatirkan orang yang punya uang dan bermaksud baik akan segan berinvestasi di Jakarta karena pemerintah di Indonesia dianggap tidak pernah konkrit," kata Rokhmin.

Selain itu, Rokhmin mengatakan jika benar-benar reklamasi dihentikan maka pengangguran semakin banyak yang menyebabkan kejahatan juga meningkat. Dengan adanya reklamasi, Pemprov DKI Jakarta diperkirakan akan menerima pemasukan setidaknya Rp 48 triliun.

Reklamasi menjadi salah satu cara meningkatkan daya dukung kepadatan di Jakarta. Namun, kata Rokhmin, reklamasi di Pulai Jawa hanya akan membuat tingkat disparitas yang tinggi. "Lalu, setelah ini hentikan reklamasi di Pulau Jawa. Libatkan semua pakar. Harus ada proses pengkayaan ide dari seluruh stakeholder. Kemudian, dampak sosial diperhitungkan," kata dia.

LARISSA HUDA

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

24 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

6 Maret 2024

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

8 Januari 2022

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.

Baca Selengkapnya