TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan birokrasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlalu lambat karena kinerja pegawai negeri sipil banyak yang lambat dan terlalu malas. Sehingga, Ahok mengatakan ingin mengubah stigma negatif tersebut.

"Kami serius untuk mentransformasi birokrasi. Banyak yang pikir cara kami salah, memangnya cara dulu betul?" kata Ahok di Balai Agung, Balai Kota saat melantik 150 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Jumat, 29 April 2016.

Menurut Ahok, kalau cara kepemerintahan yang dulu sudah benar sudah pasti negara Indonesia sudah lebih maju. Bahkan, dalam segi ekonomi sudah pasti rupiah sudah menguat. "Enggak kalah sama Malaysia, enggak kalah sama Singapura," kata Ahok.

Ahok mengatakan wajar jika pegawai negeri sipil di DKI Jakarta dituntut untuk bekerja lebih keras. Pasalnya, PNS di Jakarta paling sedikit sudah bisa membawa pulang gaji sebesar Rp 13 juta tiap bulannya. Bahkan, untuk eselon III sudah bisa membawa pulang gaji sebesar Rp 40 juta, dan eselon IV Rp 30 juta.

"Kerja mati-matian di bank cuma dapat Rp 4,5 juta, lho. Wajar saya menuntut bapak itu bekerja secara profesional seperti swasta. Kalau mau kembali ke jaman dulu, gaji kecil, (tapi) sabetannya besar. Enak enggak ada fitnah. Sejak Jokowi masuk, masa tidak sadar Jakarta sudah bertransformasi sedemikian rupa," tutur dia.

Atas sikapnya itu, Ahok menerima jika banyak PNS yang berdoa agar dirinya tidak lagi terpilih dalam Pemilihan Gubernur DKI 2017 mendatang. Tapi, kata dia, selama Presiden Joko Widodo belum turun, revolusi mental akan tetap digerakkan.

Ahok melantik 150 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dalam sabutannya, ia ingin mengubah sistem yang kini diterapkannya di Pemprov DKI menjadi sama dengan yang diterapkan di perusahaan-perusahaan swasta, salah satunya dengan menerapkan key performance index (KPI). Ahok menginginkan stigma buruk PNS hilang.

LARISSA HUDA