Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, duduk di ruang tunggu jelang pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 12 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengimbau warganya menerima petugas sensus ekonomi yang datang ke rumah. Menurut Ahok, dengan adanya sensus ekonomi, pemerintah bisa dengan mudah memetakan potensi ekonomi yang berkembang di masyarakat.
"Ini bukan mau mengejar pajak, bukan. Ini dalam rangka supaya kami lebih mudah membantu saudara dalam mengembangkan usahanya, termasuk perizinannya seperti itu," kata Ahok di kediamannya di Kompleks Pantai Mutiara, Jakarta Utara, Ahad, 1 Mei 2016.
Menurut Ahok, Indonesia tidak akan bisa bersaing jika masyarakatnya sendiri tidak tahu potensi yang mendukung usaha kecil. Ahok juga membutuhkan jumlah pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Jakarta. Dulu, pengumpulan data itu sempat terhalang beberapa kendala.
"Padahal waktu saya masuk jadi Wagub saya sudah minta semua PKL didata supaya kami tahu siapa mereka. Tapi mereka (warga banyak) enggak percaya sama saya. Karena mereka enggak percaya, kami enggak punya data, kami enggak bisa kasih kredit," kata Ahok.
Hari ini adalah hari pertama sensus ekonomi di Jakarta. Sensus ekonomi merupakan pendataan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi ekonomi warga DKI Jakarta. Pendataan akan meliputi berbagai badan usaha yang ada di Ibu Kota.
Dalam pendataan tersebut, sensus ekonomi melibatkan petugas sensus dari Badan Pusat Statistik. Mereka akan mengumpulkan data, baik dari badan usaha maupun usaha perseorangan. Sistem pengambilan data dilakukan secara door-to-door atau dari pintu ke pintu.
Selain itu, petugas akan mendatangi lokasi usaha permanen, lokasi tidak permanen seperti PKL, usaha keliling, dan usaha rumah tangga yang di dalamnya ada usaha online. Sensus ini adalah program sepuluh tahunan yang terakhir kali dilakukan pada 2006.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
5 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Menhub Budi Karya Sebut Bandara Panua Pohuwato akan Tingkatkan Perekonomian Gorontalo
7 hari lalu
Menhub Budi Karya Sebut Bandara Panua Pohuwato akan Tingkatkan Perekonomian Gorontalo
Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan Bandara Panua Pohuwato menjadi pintu gerbang untuk mengembangkan perekonomian di Kabupaten Pohuwato dan Provinsi Gorontalo.
Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan
14 hari lalu
Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal imbas serangan Iran ke Israel terhadap harga minyak dunia. Ia mengatakan pemerintah akan memonitor kondisi selama dua bulan ke depan sebelum membuat keputusan ihwal anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM.