TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah Pemerintah DKI Jakarta Saefullah mengatakan ada berbagai alasan yang membuat banyak pejabat daerah diberhentikan sebelum waktunya. Namun di antara mereka juga ada yang memilih mengundurkan diri dengan berbagai alasan.
"Alasannya macam-macam, ada yang enggak kuat, ada yang sakit, atau ada yang dapat pekerjaan lain," kata Saefullah di Lapangan IRTI, Jakarta Pusat, Senin, 2 Mei 2016.
Mengenai alasan tidak kuat yang diutarakan Saefullah, ia enggan menuturkan apakah itu akibat atasannya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang dikenal sebagai sosok yang tegas. "Enggak, (bukan karena diomeli Ahok). (Kalau mengundurkan diri karena sakit hati) nggak tahu, kan hati orang," ujarnya.
Baca: Ahok Tantang Pejabat DKI Serahkan Surat Pengunduran Diri
Namun, kata Saefullah, ada aturan yang harus dipatuhi untuk memberhentikan pejabat yang melakukan pelanggaran, dari pengenaan sanksi karena tidak masuk kerja berturut-turut melebihi waktu yang ditetapkan hingga tersangkut tindak pidana.
"Atau yang bersangkutan kena putusan pengadilan karena tindak pidana korupsi dan sudah ada inkracht-nya, itu kan diberhentikan, dan ada yang mengundurkan diri," tuturnya.
Namun, melihat banyak anak buahnya yang mengundurkan diri, Ahok justru bersyukur. Sebab, bagi dia, banyak pejabat negara yang memiliki dedikasi baik tapi kurang mendapat kesempatan.
"PNS kalau sudah terlalu kaya tidak mau mengabdikan diri lagi kepada DKI, karena tidak bisa lagi main-main proyek, lebih baik ngalah. Karena PNS yang baik-baik ini banyak. Bukan hanya muda. Yang umur paruh baya juga banyak," tutur Ahok.
DESTRIANITA KUSUMASTUTI
Berita terkait
Perkiraan Cuaca BMKG: Hujan dan Petir Akan Melanda Jakarta
10 Desember 2018
BMKG membuat perkiraan cuaca dimana hujan disertai petir dan angin kencang akan melanda Jakarta.
Baca SelengkapnyaKorban Crane Ambruk di Kemayoran Jadi Pengungsi Sementara
7 Desember 2018
Operator crane ambruk menyewa sebuah rumah untuk ditempati keluarga Husin yang rumahnya rusak tertimpa crane.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan Buat Aturan Baru, Tim Pembebasan Lahan Dapat Honor
5 Desember 2018
Pergub 127 yang diteken Gubernur Anies Baswedan diharapkan mampu mempercepat program pembebasan lahan yang selama ini tersendat.
Baca SelengkapnyaBos Sarana Jaya Ingin Sulap Tanah Abang Seperti SCBD 8 Tahun Lagi
23 Oktober 2018
Desain penataan Tanah Abang menjadi seperti kawasan SCBD Jakarta, masih digarap dan ditargetkan selesai tahun ini
Baca SelengkapnyaDKI Bantah Gunungan Sampah Muara Baru Imbas Konflik dengan Bekasi
22 Oktober 2018
Dinas LH menjelaskan tumpukan sampah karena truk di Jakarta Utara sedang perawatan oleh agen tunggal pemegang merek (ATPM).
Baca SelengkapnyaDinas LH: DKI Tetap Butuh Bantargebang Meski ITF Sunter Dibangun
22 Oktober 2018
ITF Sunter hanya mengelola 2.200 ton sampah per hari dan 10 % residu harus dibuang ke Bantargebang.
Baca SelengkapnyaKoalisi Masyarakat Dukung Rencana DKI Stop Eksploitasi Air Tanah
16 Oktober 2018
Penghentian eksploitasi air tanah, kata Koalisi Masyarakat, bisa menekan penurunan permukaan tanah di Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaPemerintah DKI Susun Aturan Penghentian Eksploitasi Air Tanah
16 Oktober 2018
DKI mengusulkan anggaran Rp 1,2 triliun untuk perluasan jaringan pipa air bersih menekan eksploitasi air tanah.
Baca SelengkapnyaRekayasa Lalu Lintas, Jalan Wahid Hasyim Bakal Satu Arah
1 Oktober 2018
Uji coba rekayasa lalu lintas dilakukan pada 8 Oktober hingga 23 Oktober nanti.
Baca SelengkapnyaSiap-siap Musim Hujan, 129 Kelurahan di DKI yang Terancam Banjir
13 September 2018
Balai Besar menjelaskan, wilayah yang berpotensi terendam banjir di Jakarta berada di daerah aliran sungai yang belum dinormalisasi.
Baca Selengkapnya