Soal Sumber Waras, Ahok: Tunggu Paparan KPK  

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Selasa, 14 Juni 2016 12:52 WIB

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menerima warga Kampung Baru Muara Angke yang protes tempat tinggalnya akan digusur sebelum Idul Fitri di Balai Kota, Kamis, 9 Juni 2016. TEMPO/Larissa

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tidak tahu-menahu perihal rencana Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan menjelaskan perkembangan hasil penyelidikan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras kepada Dewan Perwakilan Rakyat. "Kita tunggu saja. Aku juga enggak tahu, enggak dapat sontekan sih aku," ucap Ahok di Balai Kota, Selasa, 14 Juni 2016.

Menurut Ahok, tidak ada yang salah dalam pembelian lahan rumah sakit tersebut. Buktinya, setelah dia dipanggil beberapa kali, KPK belum berhasil menemukan niat jahat dari pembelian lahan tersebut.

Selama ini, tutur Ahok, keputusan dia membeli lahan RS Sumber Waras sudah sesuai dengan prosedur. Bahkan ia membeli lahan tersebut dengan harga yang sesuai dengan nilai jual obyek pajak (NJOP). "Menurut saya, saya dipanggil beberapa kali, niat jahat saya enggak ada. Salahnya juga enggak. Beli tanah juga pakai NJOP. Mau salah di mana, saya juga enggak ngerti," kata Ahok.

Hari ini KPK berencana memberikan penjelasan finalisasi penyelidikan kasus RS Sumber Waras kepada DPR. Hal tersebut dinilai dilakukan sesuai dengan kesepakatan antar-pemimpin KPK.

Dugaan korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras pertama kali mencuat pada 20 Agustus 2015. Kasus itu muncul setelah Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta mengumumkan hasil audit terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2014.

BPK DKI menganggap prosedur pembelian lahan RS Sumber Waras menyalahi aturan. BPK menyebutkan pembelian lahan RS Sumber Waras merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191 miliar. Namun Ahok justru tidak mengakui laporan BPK tersebut.

LARISSA HUDA




Berita terkait

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

1 jam lalu

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

6 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

2 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

2 hari lalu

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

2 hari lalu

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

3 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya