Seorang pemulung mengais sampah plastik pada sampah-sampah yang menumpuk di sekitar pintu air Tanah Baru, Depok, Jawa Barat, Minggu (11/11). TEMPO/ Gunawan Wicaksono
TEMPO.CO, Depok - Ketua Komisi B DPRD Depok Mohamad H.B. mengatakan pendatang baru dan penduduk non permanen yang belum memiliki KTP Depok berpotensi menimbulkan masalah sosial dan ekonomi di Depok, khususnya persoalan sampah.
"Kalau untuk pendapatan daerah dari sektor pajak maupun lainya tidak berpengaruh. Yang perlu menjadi perhatian mereka akan memproduksi sampah dan menyumbang kemacetan di Depok," kata Mohamad, Sabtu 16 Juli 2016.
Tempat Pembuangan Akhir Cipayung Depok, sudah kelebihan kapasitas untuk menampung gunungan sampah. Apalagi, dengan banyaknya pendatang baru, yang pasti berkorelasi dengan peningkatan produksi sampah. Sampah di Depok sudah mencapai 1.200 ton perhari.
Berdasarkan standar nasional sampah setiap satu orang warga mencapai 0,6 Kg perhari. Apalagi, kata dia, bila yang datang tidak sadar akan kebersihan dan membuang sampah sembarang. "Ini yang menjadi masalah utamanya. Kalau macet bisa dilihat sendiri di sejumlah jalan di Depok," ujarnya.
Ia menuturkan dari kajian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, akan ada sekitar 70 ribu pendatang baru setelah Lebaran 2016. Selain itu, masih ada ratusan ribu penduduk Depok, yang belum mempunyai KTP kota ini.
Menurutnya, hal yang perlu dilakukan adalah penertiban administrasi kependudukan melalui operasi yustisi. Soalnya, contoh penduduk yang tidak terdata melakukan tindak kriminal sudah ada. "Ada teroris dan gembong narkoba di Depok, yang tidak terawasi karena minimnya pendataan administrasi penduduk yang tinggal di Depok," ujarnya.
Ia menuturkan pendapatan asli Depok mencapai Rp 750 miliar dari sembilan sektor pajak. Penghasilan paling besar berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang mencapai Rp 350 ribu.
Bagi pendatang baru, kata dia, tidak berpengaruh pada penambahan pajak di Depok karena jarang yang membawa kendaraan. Mereka hanya menjadikan Depok sebagai tempat tinggal, untuk bekerja di Ibu Kota Jakarta, sebagai tujuan utamanya.
"Pajak rumah tempat dia tinggal pasti dibayar oleh pemiliknya. Restoran yang dia makan kena pajak. Kendaraan yang digunakan kebanyakan dibeli di perantauan," ucapnya. "Pendatang tidak berpengaruh pada pendapatan. Yang berpangaruh bila tidak dikendalikan adalah masalah sosial dan ekonomi itu."
