TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kemarin mengancam akan menyetop dana hibah untuk Badan Musyawarah Masyarakat (Bamus) Betawi karena organisasi itu dinilai telah berpolitik. Ketua Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Nachrowi Ramli mengatakan lembaganya tak memerlukan dana hibah tersebut.

"Dana sumbangan Ahok buat kaum Betawi itu kecil, enggak masalah. Mau diputus juga enggak masalah," kata dia di Gedung Joeang dalam acara diskusi bertema Jakarta Menggugat, Kamis, 15 September 2016.

Menurut Nachrowi, Ahok boleh saja menyetop dana hibah asalkan keputusannya itu bukan berdasarkan kebenciannya terhadap orang Betawi. "Organisasi massa jangan dianggap enteng. Ini rakyat punya, bukan dia yang punya," katanya.

Dalam acara yang sama, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung menilai ancaman Ahok itu mendandakan yang bersangkutan tidak paham persoalan. "Kami Bamus Betawi rapat tiap tahun kami jalankan. Kalau sekarang mau Pilkada, Bamus mendorong agar partai mencalonkan orang Betawi itu sah saja. Kenapa Gubernur bilang Bamus enggak boleh politik, karena dia enggak ngerti apa-apa," kata Lulung.

Dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jakarta untuk Bamus Betawi mencapai Rp 4-5 miliar pertahun. Menurut Ahok Bamus menggunakan kegiatannya untuk menyebarkan kebencian politik berbau SARA.

"Mereka bikin Lebaran Betawi dan menyebarkan pidato kebencian. Dia sebut putra Betawi harus jadi gubernur, harus direbut. Ini sebetulnya sudah melanggar undang-undang," kata Ahok.

Bamus Betawi menyelenggarakan Lebaran Betawi bulan lalu. Dalam Pemilihan Gubernur 2017, lembaga perkumpulan orang Betawi itu mendorong Saefullah dan Sylviana Murni maju dalam pemilihan kepala daerah.

"Makanya saya bilang Bamus Betawi tidak boleh lagi ada hibah, karena mereka cuma main politik. Itu sudah melanggar Pancasila dan UUD 1945 di mana dia bilang Jakarta harus Gubernur dari Betawi. Itu udah enggak betul," katanya.

INDRI MAULIDAR