Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menandatangani kontrak politik yang berisi bahwa keduanya sah diusung PDIP dalam pilkada DKI 2017, di Jakarta, 20 September 2016. TEMPO/Friski Riana
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan bahwa kontrak politik yang ditekennya setelah deklarasi dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bukanlah pengganti mahar.
Ahok mengatakan tidak ada mahar yang diminta oleh Megawati saat ia diusung menjadi calon gubernur inkumben oleh PDIP. "Bukan mahar, saya kira semua partai mencalonkan orang ada harapan," katanya di Balai Kota Jakarta, Rabu, 21 September 2016.
Ia mengatakan Megawati menilai bahwa alasan dia dan Djarot kembali diusung oleh PDIP lantaran dilihat dari kinerja dan kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinannya.
"Bagi Bu Mega itu, kenapa dia mau ngajuin kami, dulu tingkat kepuasan warga DKI kepada Foke itu rendah. Kalau sekarang kan tingkat kepuasan kepada kami tinggi, jadi beda konsepnya," tuturnya.
Ahok mengatakan Megawati memiliki konsep yang jelas dalam menentukan siapa calon yang akan diusung dalam Pilkada DKI 2017. "Kalau Bu Mega kan jelas, di dalam konsep Bu Mega, Bung Karno kan ingin Pancasila benar-benar dijalankan," katanya.
"Makanya dia marah kalau orang ngusul ke Bu Mega jangan pilih Ahok karena Ahok minoritas, bahaya SARA, tambah ngamuk dia, tambah marah. Apalagi dibilang survei turun, Bu Mega kan orang perjuangan, dia ketawa saja. Emangnya dulu surveinya bagus Jokowi-Ahok lawan Foke? Kan enggak," tuturnya.
Ahok menandatangani kontrak politik setelah Ahok resmi diusung oleh PDI Perjuangan menjadi calon Gubernur DKI Jakarta dalam pilkada DKI 2017.
