Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melambaikan tangan ke arah wartawan saat akan mengikuti sidang perdana di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, 22 Agustus 2016. Ahok berpedapat bahwa UU Nomor 10 Tahun 2016 telah merampas haknya sebagai Gubernur. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak mau ambil pusing soal tudingan dirinya menjadi penyebab pecahnya internal Partai Demokrat gara-gara ada kader Demokrat yang mendukung dirinya. "Enggak juga. Yang enggak dukung saya juga banyak yang pecah kok, kamu pusing amat hehehe," kata Ahok di Balai Kota, Kamis, 29 September 2016.
Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menyampaikan dukungan pada Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, ketimbang pasangan yang diusung oleh Demokrat. Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mempersilakan kader partai yang tidak sejalan itu, untuk mundur.
Menurut Ahok, hubungan dirinya dengan Ruhut diikat oleh tali persahabatan. Setiap orang bebas menentukan pilihannya berdasarkan hari nurani. "Orang 'kan punya nurani masing-masing. Kamu mau enggak sih kasih (kepercayaan) ke orang misalnya, tapi kamu enggak yakin dia bisa kerja. Itu saja," kata Ahok.
Ahok mengatakan warga Jakarta bukanlah orang yang bodoh sehingga bisa dengan mudah diatur-atur. Apalagi sebagian besar penduduknya berasal dari luar Jakarta. Sudah tentu, kata Ahok, mereka tidak mau memilih pemimpin seperti membeli kucing dalam karung.
Ahok menuturkan dukungan dari Ruhut tidak akan mempengaruhi apapun. Pasalnya, kata Ahok, dirinya sudah mendapatkan dukungan dari banyak pihak lain. "Enggak juga (ada tambahan amunisi). Amunisi apa? Senjataku sudah lengkap, amunisi lengkap kok ngapain tambahan lagi," kata Ahok.
Partai Demokrat telah memutuskan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni di Pilkada mendatang. Menurut Ibas, keputusan telah didasarkan pada pilihan yang rasional. Pasangan itu dinilai saling melengkapi dengan konsep besar "Jakarta untuk rakyat".
