TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono mengatakan pihaknya akan mempercepat proses pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2017. "Di Departemen Dalam Negeri nanti tidak perlu 14 hari, targernya satu minggu selesai," katanya sesaat mengikuti dengar pandangan umum di DPRD DKI pada Rabu, 30 November 2016.
Soni mengatakan percepatan ini dilakukan untuk menyehatkan kerja pemerintah. Sehingga saat proses pelaksanaan program dan lelang dapat segera dilakukan pada awal tahun. "Akan sangat super khusus (cepat)," kata Soni memastikan.
Soni juga memastikan bahwa dalam RAPBD tersebut pihaknya tidak merombak rancangan yang dikehendaki oleh calon inkumben Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk mengubah program dasar pendahulunya. Sehingga ia menampik tudingan yang menyebutnya telah merombak program Ahok.
"Kami punya pegangan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang disusun oleh petahana," ucap dia. RKPD tersebut lahir dari rencana pembangunan jangka menengah atau biasa disebut RPJM. "Itu turunan dari visi-misi gubernur dan wakil gubernur inkumben."
Sebelumnya Soni menunda proses lelang dengan alasan program kerja belum disusun. Pihak DPRD DKI Jakarta juga meminta pemerintah memperbaiki program kerja termasuk merinci nilai yang akan digelontorkan. Belakangan Soni memutuskan untuk mengajukan RAPBD senilai Rp 70,28 triliun atau naik 4,65 persen dibanding sebelumnya Rp 67,1 triliun.
Anggota DPRD Fraksi PDIP DKI Jakarta, Meity Magdalena Ussu juga sepakat dengan tindakan Soni tersebut. "Supaya di kemudian hari tidak terjadi temuan yang berdampak menimbulkan masalah hukum," kata dia saat menyampaikan pandangan umum fraksinya.
Sejumlah fraksi lain juga mengusulkan penambahan taman di Jakarta, perbaikan sekolah, target pajak reklame, target retribusi parkir, penanganan limbah sampah, transportasi, dan pelayanan kesehatan. Rata-rata para fraksi telah sepakat dengan rencana APBD DKI pada 2017 mendatang.
