TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta mengecam beralih fungsinya kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (car free day) menjadi panggung arena politik oleh beberapa partai politik, dalam kegiatan parade Kita Indonesia, Ahad, 4 Desember 2016.

"CFD yang seharusnya digunakan untuk kegiatan lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya, dicemari oleh aktivitas politik beberapa partai, hal ini jelas melanggar Perda 12 Tahun 2016," ujar Zulpriadi, Manajer Program dan Kampanye WALHI Jakarta, dalam keterangan persnya.

Dari pantauan Tempo, pada awal kegiatan, bendera dua partai yakni NasDem dan Golkar memang tampak di dalam kerumunan massa. Zulpriadi menilai, hal itu banyak merugikan masyarakat yang sengaja datang untuk rekreasi atau berolahraga di CFD.

"Aktivitas partai politik ini tentu sangat merugikan masyarakat yang niatnya ingin berolahraga dan menikmati akhir pekannya," katanya.

Selain adanya peragaan atribut partai politik, Zulpriadi mengatakan pelanggaran lain ditemukan dalam kegiatan CFD itu. Mulai dari adanya panggung di area steril Bundaran HI, adanya pengunaan mesin genset yang tidak bebas asap, massa yang menginjak-nginjak taman atau ruang hijau, juga sampah yang berserakan di mana-mana.

Zulpriadi menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cenderung tak berimbang dalam penegakan perda dan hukum, karena mengizinkan acara ini dengan bebas terlaksana.

"Kami menekankan pelaksana tugas gubernur sekarang ini memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran pelaksanaan CFD ini," kata dia. WALHI merupakan salah satu penggagas adanya kegiatan CFD yang rutin dilakukan tiap Ahad di sepanjang Jalan Sudirman dan M.H. Thamrin.

EGI ADYATAMA