TEMPO.CO, Depok - Pemerintah Kota Depok mendesak Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan segera menyelesaikan pembangunan Terminal Jatijajar seluas 9,8 hektare di Jalan Raya Bogor, Batujajar, Tapos, Kota Depok.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Gandara Budiana mengatakan pembangunan terminal tipe A tersebut sudah dikerjakan oleh Pemerintah Kota Depok, tapi belum selesai seluruhnya. “Pembangunan baru selesai 80 persen,” kata Gandara, Ahad, 8 Januari 2017.
Saat Depok hendak menyelesaikan pembangunan, Gandara menambahkan, kewenangan pembangunan dan pengelolaannya dialihkan dari Pemerintah Kota Depok kepada pemerintah pusat melalui BPTJ Kementerian Perhubungan sejak 1 Januari 2017.
Menurut Gandara, pemerintah daerah telah mengucurkan Rp 117 miliar dan pemerintah pusat Rp 29,9 miliar. “Targetnya sudah tahun kemarin dioperasikan, tapi belum bisa direalisasikan,” kata Gandara. “Tahun ini sudah dapat surat dari Kemenhub, bahwa akan dioperasikan sebagian untuk angkot,” ujar Gandara.
Saat ini, Gandara mengatakan pembangunan Terminal Jatijajar masih membutuhkan biaya Rp 35 miliar. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk pembangunan jembatan utama Rp 6 miliar, dan sisanya untuk atap emplasemen bus antar-kota antar-provinsi (AKAP).
Perencanaan pembangunan Terminal Jatijajar dilakukan sejak 2004. Pembangunan dimulai pada 2011 sampai 2015. Menurut Gandara, Depok tidak bisa berbuat banyak, meskipun telah menggelontorkan anggaran cukup besar untuk pembangunan terminal seluas 9,8 hektare tersebut.
Untuk itu, ia berharap pemerintah pusat bisa segera meneruskan pembangunan terminal yang sudah mangkrak sejak 2015. “Yang paling penting pembangunan jembatan utamanya dulu agar bisa dilalui kendaraan besar,” ujarnya.
