TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Muara Wisesa Samudra Noer Indradjaja selaku pengembang reklamasi Pulau G Teluk Jakarta membantah tudingan yang menyebut pengembang mengumpulkan sejumlah tokoh nelayan Muara Angke untuk dibagikan uang sogokan. “Tidak ada itu (bagi-bagi uang), nanti kita bicarakan, komunikasi langsung ke PR nanti,” ujar Noer saat ditemui di Kelurahan Pluit, Jakarta Utara, Selasa, 31 Januari 2017.

Noer tak bicara banyak terkait dengan tudingan itu. Ia hanya mengatakan tudingan itu tidak benar. Sebelumnya, Tempo mendapatkan bukti kuitansi dan pertemuan nelayan bersama pengembang di Hotel Sanno, Jakarta Utara, pada pertengahan Oktober tahun lalu. Perwakilan Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke, Diding Setiawan, menyebutkan pengembang memberi uang tunai ratusan juta di tempat itu.

Baca:
Plt Gubernur DKI Temui Luhut Bahas Reklamasi Pulau G dan C

Menurut Noer, selama ini, pihaknya hanya memberi program bantuan masyarakat berupa corporate social responsibility (CSR) kepada warga Muara Angke. Bantuan itu di antaranya perbaikan musala, masjid, santunan anak yatim Rp 300 ribu, dan pemberian mobil ambulans ke warga Muara Angke. “Kami berupa perbaikan, tidak uang tunai,” ucap dia.

Noer berencana memberi sosialisasi ke warga Muara Angke terkait dengan reklamasi Pulau G. Dia menegaskan reklamasi dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat. Sebab, nantinya, reklamasi akan menyerap banyak tenaga kerja dari Muara Angke. Pengembang juga berjanji akan menaikkan taraf hidup nelayan menjadi lebih baik.

Dia juga berencana membentuk tim kecil untuk menyerap aspirasi warga setempat. Ini bagian dari sosialisasi amdal reklamasi ke masyarakat. Namun rencana ini tidak sepenuhnya didukung nelayan. Para nelayan masih pro-kontra dengan rencana reklamasi.

Baca:
Aktivis Anggap Sosialisasi Reklmasi Pulau G Bodong

Sebelumnya, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta juga menganggap upaya pengembang reklamasi Pulau G, PT Muara Wisesa Samudra, menggelar sosialisasi amdal Pulau G terlambat dilakukan karena pembangunan pulau sudah dilakukan 20 persen. “Kami menilai amdal tersebut adalah amdal bodong,” ujar kuasa hukum Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, Tigor Hutapea, melalui siaran pers.

Tigor mengatakan pengembang seolah-olah menghindari adanya masalah dan polemik terkait dengan reklamasi itu. Padahal, kata dia, dampak besar akibat pembangunan Pulau G selama ini sudah jelas, di antaranya hasil tangkapan ikan nelayan berkurang drastis, terjadinya pencemaran air laut, banjir rob di Muara Angke, konflik pengerukan pasir, dan terganggunya PLTU Muara Karang.

AVIT HIDAYAT
Simak juga:
Ini Penyebab Firza Minta Tuna Pemeriksaan Kasus Makar