Invetasi Bodong Pandawa Group, Nasabah Salahkan OJK
Editor
Ali Anwar
Selasa, 7 Februari 2017 20:53 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Para nasabah yang menjadi korban investasi bodong Pandawa Mandiri Group mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta, hari ini.
Salah satu nasabah Saudur Febrianto Pasaribu, mengatakan kedatangan para korban bertujuan untuk menuntut pengembalian modal investasi yang dijanjikan selambat-lambatnya pada 1 Februari 2017.
“Tapi kenyataannya sampai sekarang tidak kembali,” kata Saudur, Selasa, 7 Februari 2017. Menurut Saudur, persoalan muncul setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalukan audit terhadap Pandawa Mandiri Group.
Baca: Pengusutan Kasus Pandawa Group Dilimpahkan ke Polda
Saudur menjelaskan, OJK memiliki beberapa pertimbangan, yakni aktivitas investasi Pandawa Mandiri Group tidak resmi dan tidak dapat disebut sebagai koperasi.
Padahal, ujar Saudur, sebelumnya tak ada persoalan apapun antara nasabah dengan pemilik Pandawa Mandiri Group, Salman Nuryanto, terkait investasi. Karena itu, ia merasa dirugikan sejak OJK hadir.
“Kondisinya kita rugi pada saat OJK masuk. Kita tidak bisa bayar pada saat OJK masuk. Bagaimana OJK mengawasi dan menyelesaikannya? Kan itu yang jadi persoalan,” ujar Saudur.
Dalam keterangan resminya, para korban mengaku telah melaporkan kasus tersebut melalui situs yang dikembangkan oleh staf Kantor Kepresidenan.
Laporan itu diajukan atas nama Raymond S pada 22 Agustus 2016 tentang adanya dana sebesar Rp 200 triliun tersebar pada banyak jenis badan usaha pembiayaan milik pemerintah dan swasta.
Bila Pandawa Mandiri Group ditutup, kata Saudur, maka akan menyebabkan kredit macet. Adapun total nasabah Pandawa Mandiri Group diklaim sekitar 1 juta orang dengan 75 leader diamond.
Dengan begitu, Saudur merasa bahwa OJK dan Nuryanto harus bertanggung jawab atas persoalan tersebut. Menurut Saudur, OJK harus bisa menjelaskan persoalan yang terjadi dan mengapa Nuryanto mendadak tak diketahui keberadaannya.
Baca juga: Bos Pandawa Grup Dituntut Kembalikan Duit Rp 1,1 Triliun
“Saya minta pertanggungjawaban OJK juga. Walaupun Pak Nuryanto, katanya, yang pegang uang, tapi logis tidak jika orang pemilik modal memegang semua uang itu,” ujar Saudur.
LANI DIANA | ALI ANWAR
