TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mencari solusi agar persoalan tunggakan di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bisa diselesaikan. Pasalnya, kata Soni, Pemprov sudah memberikan sosialisasi hingga peringatan agar penyewa menyelesaikan tunggakan dengan baik.

"Sebenarnya kami sudah merayu, mendidik, sosialisasi, dan dicari orangnya. Itu semua sudah ada. Tapi itu hanya solusi reguler," ujar Soni, sapaan akrab Sumarsono, di Balai Kota, Senin, 20 Maret 2017.

Baca juga: Plt Gubernur DKI: Hingga 2013, Tunggakan Rusun Capai Rp 1,37 M

Ada berbagai modus yang ditemukan dalam permasalahan, sehingga banyak warga penghuni rumah susun yang menunggak. Salah satunya modus belas kasihan. Padahal, kata Soni, biaya rumah susun terbilang lebih murah dibandingkan dengan tarif di tempat lain.

"Logikanya, kalau mereka bisa sewa (di tempat lain), seharusnya di sini (rusun) mereka seharusnya juga bisa bayar," ujar Soni.

Kemudian, Soni mengatakan, sebagian penunggak menyatakan kehilangan lapangan pekerjaan setelah direlokasi ke rumah susun. Mereka beralasan penghasilan di tempat tinggal baru lebih sulit ketimbang di rumah mereka yang lama. Selain itu, menurut Soni, kerap ditemukan modus ketidakdisiplinan dengan mengabaikan semua peringatan.

"Memang menghadapi masyarakat berpenghasilan rendah tidak mudah. Ke depannya, untuk rusun, harus diseleksi betul dengan berbagai instrumen untuk berbagai hal khusus," ujar Soni.

Soni mengatakan setidaknya penghuni 197 unit rumah susun di Jakarta menunggak membayar sewa hingga 2013. Adapun total tunggakan sejak sebelum 2013 mencapai Rp 1.377.867.230 atau Rp 1,377 miliar. Sebagian penghuni rusun yang menunggak berada di wilayah Jakarta Utara.

LARISSA HUDA