TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara tim pemenangan pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, Emmy Hafild, pekan lalu menyebut reklamasi diperlukan agar ada sumber biaya untuk membuat tanggul di sepanjang pantai dan riset pembuatan giant sea wall.

"Reklamasi juga diperlukan agar ada dana untuk menata kampung nelayan Muara Angke, Kamal Muara, dan lain-lain menjadi kampung yang lebih modern dan bersih dengan sanitasi yang lebih baik," kata Emmy dalam konferensi pers di Posko Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Maret 2017.

Pernyataan Emmy, mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Indonsia (Walhi), tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataan.

Baca juga:

Mantan Bos Walhi Pro-Ahok Sayangkan Pengadilan Menangkan Nelayan
Begini Pembelaan Mantan Bos Walhi terhadap Ahok Soal Reklamasi
Mantan Bos Walhi Pro-Ahok, Reklamasi Jadi Solusi Atasi Masalah

Proyek pembangunan tanggul setinggi 3,8 meter di pantai utara Jakarta menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Ya, ini kami bagi. Sebanyak 67 persen penanggung jawab dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR dan sebanyak 33 persen anggaran dari APBD," ujar Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan di Balai Kota, Senin, 20 Maret 2017.

Pembangunan tanggul itu merupakan bagian dari mega proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) fase A.

Tahun ini, pembangunan NCICD fase A menyisakan dua titik, yaitu di Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan dan Kali Blencong, Kecamatan Marunda. Sementara itu, untuk aliran tengah, yaitu Pasar Ikan, Penjaringan sudah selesai dibangun tahun lalu.

"Pembangunan tanggul di pantai utara Jakarta ini tidak berkaitan dengan reklamasi," kata Teguh.

Adapun tanggul di Kamal Muara akan dibangun sepanjang 200 meter, kemudian tanggul di Kali Blencong dibangun sepanjang 1,3 kilometer.

Simak juga:
Kalah Gugatan Reklamasi, Ini 3 Alasan Pemprov DKI Ajukan Banding
Blusukan di Jakarta Utara, Anies Ditanya Soal Reklamasi
Kalah Gugatan Reklamasi, Anies Nilai Akibat Kelalaian Pemprov DKI

Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang dalam proses inventarisasi dan lelang penyedianya menggunakan dana APBD DKI 2017.

Teguh berharap paling lambat pada April 2017 sudah tuntas semua, dengan kontrak dieken pada Maret.

"Untuk anggaran, kalau enggak salah hampir Rp 60 miliar. Tahun lalu, pembangunan Kamal Muara baru mencapai 8 persen dan Kali Blencong mencapai 16 persen," ujar Teguh.

LARISSA HUDA