Kronologi Pencurian Berkas Pilkada hingga Pemecatan 4 Pegawai MK

Reporter

Kamis, 23 Maret 2017 07:30 WIB

Ketua hakim MK Arief Hidayat, menunjukkan surat kuasa pihak terkait penuh coretan yang dinilai tidak menghormati dan menghina persidangan dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak Kabupaten Kepulauan Sangihe, Banggai Kepulauan dan Buton Tengah, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 21 Maret 2017. Sidang ini dengan agenda mendengarkan jawaban termohon (KPU), pihak terkait dan pengesahan alat bukti. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengaku bahwa empat pegawai MK mencuri berkas terkait gugatan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Dogiyai dan Aceh Singkil pada 2017. “Kami mengetahui ada pencurian saat petugas registrasi hendak mencari berkas tapi tidak ada di tempatnya,” kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono saat dihubungi Tempo pada Rabu, 22 Maret 2017.

Fajar mengatakan berkas yang dicuri itu adalah permohonan awal sengketa pilkada dari Dogiyai. Dia menangkap empat pelaku, di antaranya dua petugas keamanan dan dua pegawai negeri sipil MK. Keempat pelaku telah mengakui perbuatannya dan sudah dipecat oleh Ketua MK, Arief Hidayat.

Berita lain: Ketua MK Tegaskan Institusinya Tak Dapat Diawasi, Sebab...

Dugaannya, keempat pelaku mencuri berkas itu pada 9 Maret lalu. Fajar mengetahui kejadian ini saat petugas registrasi MK hendak mencari berkas Dogiyai. “Berkas itu memang tidak dipakai, tapi petugas hendak melakukan penggandaan,” ucap dia.

Petugas MK mencari berkas itu seharian di ruang penyimpanan. Karena tak kunjung ketemu, mereka kemudian membuka rekaman closed circuit television (CCTV) yang berada di dalam ruang penyimpanan. Ternyata ada dua petugas keamanan yang mengambil berkas tersebut.

MK kemudian membentuk tim internal untuk memeriksa dua petugas keamanan tersebut. Pelaku mengakui telah mengambil berkas dan membeberkan keterlibatan dua PNS di MK. “Ini pelakunya dipercaya mengamankan (ruang penyimpanan), kan tidak ada yang mengira mencuri.”

Fajar kemudian melaporkan kasus pencurian ini ke Polda Metro Jaya. Dia berharap polisi dapat mengungkap motif para pelaku mencuri berkas pilkada itu. Termasuk apakah pencurian itu pesanan dari pihak tertentu yang berkaitan dengan perkara yang diadukan.

“Ini adalah kasus pertama kalinya, justru ini sangat mengejutkan kami,” kata Fajar. Pihaknya memastikan bahwa selama ini sistem keamanan di ruang penyimpanan berkas aman. Karena setiap hari dijaga oleh petugas keamanan, kepolisian, dan dilengkapi CCTV.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo yuwono mengatakan, pihaknya telah menerima laporan terkait hilangnya berkas sengketa pilkada 2017 Kabupaten Dogiyai dan Aceh Singkil. "Sudah kami terima. Sekarang sedang kami selidiki dan klarifikasi," kata Argo.

Dia menuturkan, jika nanti penyidik menemukan unsur pidana dalam laporan tersebut maka akan segera dinaikan statusnya ke penyidikan. "Kita tunggu saja hasil penyidik bekerja," katanya.

AVIT HIDAYAT | INGE KLARA SAFITRI

Berita terkait

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

1 hari lalu

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.

Baca Selengkapnya

MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

1 hari lalu

MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

MK akan menangani ratusan perkara sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

1 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, mendapat sorotan publik. Berikut sejumlah kontroversi Nurul Ghufron.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

2 hari lalu

Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

Dalam sengketa Pileg yang diajukan ke MK, Irman Gusman menuntut empat hal. Apa saja?

Baca Selengkapnya

MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan

2 hari lalu

MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan

MK telah meregistrasi 297 perkara sengketa pileg. Sidang perdana dilakukan pada pekan depan.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

2 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya