Pemandangan udara proyek pembangunan jalur MRT wilayah Blok M, Jakarta, 21 Maret 2017. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyiapkan tempat tinggal yang murah bagi pegawai negeri sipil (PNS). "Biar semua PNS bisa tinggal di tengah kota," ujar Ahok, panggilan akrab Basuki di Balai Kota Jakarta, Jumat 28 April 2017.
Untuk merealisir rencana tersebut, Ahok menggandeng badan usaha milik negara (BUMN) dengan menjual unit apartemen di proyek mass rapid transit (MRT).
Ahok memaparkan contoh program rumah untuk PNS. Misalnya, PNS memiliki gedung Diklat di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu tetangganya bikin apartemen Rp 2,7 miliar. Kalau membuat ukuran 36, bisa Rp 4 sampai 5 miliar.
"Jika dijual pada PNS, nantinya si Wika (PT. Wijaya Karya) dapat keuntungan sebagai kontraktor juga,"ujarnya.
Saat ini, menurut Ahok semua MRT sudah dipondasi untuk apartemen di atasnya. Dia ingin kerja sama dengan BUMN untuk menjual unit ini kepada PNS-PNS sehingga murah.
"Karena kita tidak hitung tanah, tidak hitung keuntungan sebagai pengembang," kata Ahok.
Ahok juga meminta PNS harus patungan menyumbang satu gedung Diklat dari membeli apartemen itu. Mungkin, seorang PNS membelinya seharga Rp 700 juta.
Mereka bisa meminta PT Wika membangun satu kompleks apartemen, dua tower dengan 40 lantai. Termasuk gedung Diklat.
"Misalnya, Rp 3,5 triliun dan ada 5.000 unit. Nah Rp 3,5 triliun itu dibagi 5.000 , misalnya harganya jadi Rp 700 juta," ujar dia.
Program tersebut diperuntukan khusus bagi PNS yang baru nikah atau masih muda. Ahok khawatir PNS yang sudah tua tidak bersemangat untuk mengurus perizinan.
