TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan tidak akan mematikan bisnis sewa rumah kontrakan meski ingin membangun rumah susun sewa untuk buruh. Kepala Dinas Perumahan, Penataan Kawasan, dan Pertanahan, Kabupaten Bekasi, Jamaludin yakin bahwa jika rumah susun sewa jadi dibangun pemerintah kabupaten tidak akan mengganggu pasar pemilik rumah petak.

“Pengusaha sewa rumah kontrakan mempunyai pasar sendiri,” kata Jamal, Ahad, 7 Mei 2017. Pemerintah Kabupaten akan mengkaji kebutuhan rumah susun untuk buruh sebelum diajukan kepada pemerintah pusat.

Baca:Jadi Kawasan Industri Terbesar, Bekasi Ingin Rumah Susun Sewa untuk Buruh

"Penyediaan rumah susun bisa menekan angka kejahatan seperti perampokan.” Belakangan ini, kata Jamal, buruh menjadi sasaran begal.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, Taih Minarno mengatakan, sepakat dengan gagasan pemerintah perihal penyediaan rumah susun bagi buruh. "Rumah susun membantu meringankan beban buruh," kata Taih.

Misalnya, kata dia, pengeluaran sewa rumah kontrakan petak sebulan saat ini mencapai Rp500 ribu. Dengan adanya rumah susun sewa, mereka bisa menghemat hampir separuhnya. "Kalau lajang, satu rumah susun bisa ditempati dua orang, ini sangat membantu yang penghasilannya pas-pasan sesuai upah minimal," kata Taih.

Baca juga:
Sandiaga Siap Bahas Reklamasi Teluk Jakarta dengan Menko Luhut
Penganiaya Pembantu di Depok Jadi Tersangka

Pemerintah kabupaten diminta segera melakukan kajian ihwal pembangunan rumah susun itu. Sehingga rumah susun itu bisa segera dibangun. "Setiap kawasan industri harus ada rumah susun berikut fasilitasnya," ujar Taih.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar mengatakan, kebutuhan tempat tinggal di Jawa Barat khususnya Bekasi sangat tinggi. Bekasi merupakan kawasan industri besar, serta berdekatan dengan Ibu Kota DKI Jakarta. "Rumah tapak sudah tidak memungkinkan," kata Deddy seusai menghadiri peresmian rumah murah di Sukatani, Kabupaten Bekasi, Kamis lalu, 4 Mei 2017.

Deddy mengatakan sudah saatnya hunian vertikal dikembangkan di daerah padat penduduk seperti di Bekasi. Hunian semacam itu, mampu menekan kebutuhan lahan untuk pembangunan tempat tinggal. "Kalau dikembangkan rumah tapak terus, lama-lama sawah hilang," kata Deddy.


ADI WARSONO