Tim Anies-Sandi Akan Diundang ke Balai Kota Bahas Program Baru  

Reporter

Selasa, 9 Mei 2017 04:41 WIB

Sekretaris Daerah DKI Saefullah bersama calon Gubernur DKI dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno, di kantor Pemprov DKI, Jakarta, 12 Agustus 2016. Tim Media Centre Sandiaga

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memfasilitasi program seratus hari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, sebelum memasuki Balai Kota. Saefullah akan mengundang tim sinkronisasi Anies-Sandi ke Balai Kota.

"Nanti kami undang rapat. Nanti saya izin dengan Pak Gubernur, dan kami undang tim ini apa yang bisa dimasukkan (programnya) karena undang-undang itu, gubernur terpilih paling lama enam bulan harus membuat RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah)," ujar Saefullah di Balai Kota, Senin, 8 Mei 2017.

Baca juga:
Selain Bentuk Tim Sinkronisasi, Anies Akan Bentuk Tim Aspirasi

Anies Sebut Anggaran KJP Plus 2018 Tak Jauh Beda dengan KJP 2017


Berkaitan dengan program seratus hari gubernur dan wakil gubernur baru, Saefullah mengatakan tim sinkronisasi kepemerintahan Anies-Sandi akan berkomunikasi dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Dalam pertemuan kedua belah pihak itu nanti, program Anies-Sandi juga akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

"Itu bisa kami bicarakan dan nanti disampaikan ke Gubernur yang sekarang dan nanti dibahas di DPRD. Kan nanti masih ada 2,5 bulan, pemerintahan ini harus berjalan," ujar Saefullah.

Saefullah mengatakan program gubernur baru bisa saja masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017. Namun APBD Perubahan baru bisa dibahas setelah APBD 2016 sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dirapatkan oleh DPRD DKI Jakarta dalam sidang paripurna.

Simak juga:
Wakil Ketua DPRD Minta Ahok Tak Khawatir dengan Tim Transisi
Anies Yakin Program Oke Oce Akan Didukung DPRD Jakarta


Setelah itu, tim sinkronisasi sudah bisa menyusun program unggulan untuk masuk ke RPJMD selama lima tahun ke depan. Adapun pembahasan RPJMD bisa dilakukan hingga awal 2018. Bahkan, Saefullah berharap, kerangka RPJMD bisa dipercepat dari jadwal yang semestinya.

"Karena ini sedang disiapkan, apalagi ada tim sinkronisasi, ya kami lakukan pembahasan lebih cepat. Kalau bisa setelah (Anies-Sandi) masuk beberapa hari, RPJMD sudah oke," ujar Saefullah.

Adapun RPJMD akan disusun oleh gubernur dan wakil gubernur yang baru dan disahkan dalam rapat paripurna dalam bentuk peraturan daerah (perda) tahun depan.

LARISSA HUDA


Berita terkait

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

5 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

21 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

52 hari lalu

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Selengkapnya

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.

Baca Selengkapnya

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.

Baca Selengkapnya