TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amien Rais, meminta reklamasi Teluk Jakarta dihentikan atau minimal dihentikan sementara (moratorium).

Amien juga menantang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, untuk berdiskusi dan adu data.

Baca: Komisi Informasi Gelar Sidang Putusan Terkait Reklamasi

"Mari kita adu fakta dan data. Kalau data Pak Luhut (tentang) reklamasi itu mengurangi banjir betul, ya, sudah saya tiarap. Tapi kalau kalau data kami lebih afdol, lebih kuat, tentu Pak Luhut mohon maaf, hentikan," kata Amien dalam seminar Hentikan Reklamasi Jakarta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Mei 2017.

Dalam acara ini hadir pula pengamat energi Marwan Batubara, pakar teknik kelautan ITB, Muslim Muin, Sekretaris Jenderal Paguyuban Nelayan dan Pengolah Ikan Asin, M. Ramli, peneliti dari ICLEI, Irvan Pulungan, dan aktivis Sri Bintang Pamungkas.

Baca: Menteri Luhut Berkeras Lanjutkan Reklamasi, Ini Kata Sandiaga

Menurut Amien, reklamasi ini dikhawatirkan hanya demi memenuhi kepentingan pengembang dan pihak asing saja terutama warga negara Cina. Amien berujar sudah ada pengembang yang membuat iklan di Hong Kong.

"Reklamasi yang amat sangat nyata begitu, membuat kita jadi bertanya. Mungkinkah kita menyerahkan sebagai tanah air kepada pengembang yang jelas mereka kepada Beijing," kata Amien.

Baca: Reklamasi Teluk Jakarta, Izin Baru Pulau C dan D Sudah Terbit

Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengatakan dia menolak reklamasi dan khawatir soal warga negara Cina, yang akan masuk ke Indonesia, bukan sebagai sentimen SARA. "Saya melihat tidak ada SARA dan yang lainnya," kata dia.

Amien menuturkan kondisi di Cina saat ini sudah sesak dengan manusia. Pasalnya hasil sensus menunjukkan jumlah penduduk mereka sudah mencapai 1,4 miliar orang.

"Cina sudah kepanasan. Dia perlu mengepakkan sayap untuk melihat daerah yang masih segar yang bisa diokupasi. Indonesia negeri yang sangat atraktif buat Cina," ucapnya.

Amien menyinggung pula soal Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang merupakan etnis keturunan Cina. Menurut dia, bila dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu Basuki alias Ahok menang, maka reklamasi ini dipastikan akan berlanjut.

"Andai kata dia menang, ini selesai. Tapi karena Allah masih menyayangi bangsa kita ini, dikasih nafas dulu, konsolidasi dulu," ucapnya.

Secara terpisah, Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan, justru mengatakan proyek reklamasi pantai utara Jakarta yang sudah jadi akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

“Yang sudah terlanjur jadi akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Intinya bermanfaat untuk publik,” kata Anies di Jakarta Timur, Selasa, 16 Mei 2017.

Menurut Anies, pemanfaatan proyek reklamasi bisa dikelola pemerintah provinsi atau lainnya. Namun harus berorientasi pada manfaat untuk masyarakat. Misalnya pembangunan fasilitas publik.

Anies mencontohkan fasilitas publik bisa terkait olahraga, budaya, wisata hingga alam. Ia menyebutkan sesuai dengan janji ketika kampanye bahwa warga Jakarta berhak memiliki pantai sebagai tempat wisata.

AHMAD FAIZ