Belum Bertemu Tim Anies-Sandi, Sekda: Tunggu Sign dari Djarot

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 16 Mei 2017 19:05 WIB

Sekretaris Daerah DKI Saefullah bersama calon Gubernur DKI dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno, di kantor Pemprov DKI, Jakarta, 12 Agustus 2016. Tim Media Centre Sandiaga

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengaku belum mengadakan pertemuan dengan tim sikronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. "Kami tunggu sign (tanda) dari Pak Plt. (Djarot Saiful Hidayat)," kata Saefullah di Balai Kota DKI, Selasa, 16 Mei 2017.

Saefullah mengatakan ada tenggat waktu bagi tim sinkronisasi untuk memasukkan usulan Anies-Sandi ke dalam rencana kerja perangkat daerah 2018. Sebab, pemerintah DKI saat ini sedang membahas persiapan RKPD dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). "Segera, dua-tiga minggu ini," ujarnya.


Baca: Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Mulai Bekerja Pekan Ini

Menurut Saefullah, dalam penyusunan RKPD juga harus memasukan visi misi kepala daerah terpilih lantaran sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Adapun untuk program kerja Anies-Sandi tahun ini, Saefullah mengatakan bahwa mereka punya waktu sekitar 2,5 bulan masa jabatan di 2017. Umumnya, kata dia, hanya program 100 hari gubernur baru yang akan diakomodir. Sedangkan untuk pembangunan fisik tidak akan memungkinkan dilaksanakan tahun ini.

"Tidak cukup waktu untuk lelang. Kalau fisik yang harus dikerjakan dengan pihak ketiga. Lelang itu kan normalnya butuh 45 hari normal. Kalau ada sanggahan tambah lagi seminggu, jadi habis waktunya, kapan pelaksanaannya," kata dia.


Baca: Penjelasan Anies Beda Tim Sinkronisasi dan Tim Transisi Jokowi

Meski begitu, Saefullah mengatakan akan menunggu rincian dari tim sinkronisasi itu. Jika Anies-Sandi ingin memasukan program rumah DP nol rupiah, kata dia, harus jelas kajiannya seperti apa. Begitu juga dengan program Ok-Oce. "Nanti kami tunggu timnya seperti apa. Nanti kan harus dibuat rinciannya, nomenklatur apa. Terus dibuat di-breakdown, ini buat apa, buat apa. Ini kami belum tahu, karena belum ketemu," ucapnya.

FRISKI RIANA

Berita terkait

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

6 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

22 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

52 hari lalu

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Selengkapnya

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.

Baca Selengkapnya

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.

Baca Selengkapnya