Rapat dengan DKI, Tim Sinkronisasi Usul Pulau Reklamasi Diaudit

Reporter

Selasa, 23 Mei 2017 16:10 WIB

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Gamal Sinurat, seusai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, 19 April 2016. Anak buah Gubernur DKI Jakarta ini diperiksa sebagai saksi dugaan suap pembahasan Raperda reklamasi Teluk Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta Gamal Sinurat mengatakan tim sinkronisasi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, mengusulkan adanya audit lingkungan terkait pulau reklamasi.

"Ini sejalan dengan program kerjanya gubernur terpilih yang menghentikan kegiatan reklamasi," kata Gamal di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 23 Mei 2017.

Tim sinkronisasi Anies-Sandi hari ini masih melakukan pembahasan bersama pemerintah DKI Jakarta. Salah satu bidang yang dibahas ialah mengenai sarana prasarana kota dan Lingkungan hidup. Pertemuan itu dilakukan sejak pagi di ruang pola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI.

Baca: Anies Baswedan: Reklamasi Pantai Jakarta untuk Fasilitas Publik

Gamal menjelaskan, tim sinkronisasi menyarankan adanya audit lingkungan untuk menindaklanjuti pulau-pulau yang sudah terlanjur dibangun, seperti pulau C, D, dan G. Menurut Gamal, pihak yang akan melakukan audit adalah Dinas Lingkungan Hidup.

"Jadi tahu apa yang mau dilakukan di atas pulau-pulau terbangun itu. Itu hal yang cukup berbeda dan signifikan," katanya.

Rencananya, usulan audit lingkungan itu akan dimasukan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah 2018. Setelah audit, Gamal mengatakan bahan masukan itu akan menjadi pedoman dalam menindaklanjuti pulau-pulau reklamasi yang terlanjur dibangun. Sebab, pulau yang sudah dibangun tidak mungkin dibongkar kembali.

Baca: Pro-Kontra Reklamasi Pantai Dibahas di Jakarta Geopolitical Forum

"Nah mau dijadiin apa, ditelaah dulu. Langkah pertamanya melakukan audit lingkungan dulu. Lingkungan itu bukan cuma pulaunya lho, lingkungan sekitarnya, apakah ada ekosistemnya yang terganggu, ya di sekitar pulau tersebut," ujarnya.

FRISKI RIANA

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

16 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

52 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Mudarat Opsi Kanibal Komponen KRL

8 Maret 2023

Mudarat Opsi Kanibal Komponen KRL

Pemerintah mempertimbangkan opsi retrofit atau perpanjangan umur pakai kereta listrik atau KRL menggunakan komponen kereta lain.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

Wagub DKI Sebut Nasib Penjualan Saham Bir PT Delta Diserahkan ke Penjabat Gubernur

9 Agustus 2022

Wagub DKI Sebut Nasib Penjualan Saham Bir PT Delta Diserahkan ke Penjabat Gubernur

Penjualan saham bir PT Delta Djakarta adalah bagian dari janji kampanye Anies Baswdan dan Sandiaga Uno saat Pilgub DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya