Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said bersama Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik usai menggelar pertemuan di The Kemuning, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 21 Mei 2017. Tempo/Egi Adyatama
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar pertemuan antara tim sinkronisasi Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) pada Jumat, 2 Juni 2017. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan dalam pertemuan tersebut tim sinkronisasi Anies-Sandi akan memaparkan visi dan misi agar didengar oleh SKPD dan UKPD.
"Supaya pemaparan didengar secara massal atau tidak sepotong-sepotong. Selain itu, mereka juga akan breakdown (merinci) dan visi serta misi yang masuk dalam janji kampanye mereka," ujar Saefullah di Balai Kota, Senin, 29 Mei 2017.
Pemaparan tersebut, kata Saefullah, sekaligus untuk membicarakan secara konkret terkait rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) selama lima tahun ke depan dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Dalam pembahasannya, Saefullah menuturkan bukan tidak mungkin untuk memasukkan program Anies-Sandi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan.
Setiap program Anies-Sandi nantinya akan dilaporkan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta masih menunggu rapat paripurna audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait anggaran 2016. Setelah itu, barulah Pemprov DKI bisa mengajukan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) kepada DPRD DKI Jakarta.
"Masuk atau tidaknya suatu program tergantung pembahasan di DPRD. Draft bisa dimasukan. Tapi sampai saat ini draft belum ada. Kami masih menunggu kompilasi usulan SKPD, lurah, camat, suku dinas, kepala dinas, walikota, dan sebagainya," ujar Saefullah.
Adapun kompilasi usulan tersebut sedang disusun oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta dengan menyesuaikan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLpa) anggaran 2016 berdasarkan hasil audit BPK. Tembus atau tidaknya suatu usulan sangat tergantung pada pembahasan baik di komisi atau badan anggaran (banggar).
"Perkiraan Juli awal sebelum jadi KUA-PPAS. Kami akan undang mereka. Tim sinkronisasi oke pada 2 Juni 2017. TAPD akan mendengarkan lalu menangkap aspirasi seperti apa," ujar Saefullah.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov DKI dan tim sinkronisasi juga akan merencanakan diskusi khusus program tertentu, seperti program one kecamatan, one center for entrepreneurship (Oke Oce), DP rumh Rp 0, Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, hingga persiapan Asian Games.
