TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menilai DPRD DKI perlu membentuk pansus atau panitia khusus karena sudah empat tahun berturut-rutut laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Kekecewaannya muncul lantaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah empat kali mendapatkan opini serupa sejak gubernur dijabat Jokowi.

"Ya, dapat juara bertahan. Empat tahun berturut-turut. Ini harus jadi catatan kritis juga," ujar Triwisaksana atau akrab dengan sebutan Bang Sani seusai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 31 Mei 2017.

Baca juga: BPK Beri Opini WDP untuk Laporan Keuangan DKI Jakarta

Sani menyarankan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi membentuk panitia khusus untuk mengevaluasi penyebab laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta hanya memperoleh opini WDP selama empat tahun berturut-turut. Ia menyoroti permasalahan yang jadi poin penting atas rekomendasi BPK, yaku pengelolaan aset daerah.

"Khususnya soal pengelolaan aset, fasilitas sosial (fasos), dan fasilitas umum (fasum), serta laporan keuangan. Jadi yang perlu didalami, apakah Pemda DKI sudah menjalankan rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya. Tampaknya sih belum. Buktinya WDP lagi," ujar Sani.

Sani menilai Pemprov DKI tidak serius dalam membuat laporan keuangan. Paslanya, Sani menekankan, poin permasalahan yang disampaikan oleh BPK masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni lemahnya pencatatan aset.

Baca juga: Djarot Sudah Memprediksi Jakarta Dapat Opini WDP Lagi dari BPK

"Itu membuktikan bahwa tidak ada tindak lanjut, dan tidak ada keseriusan utk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Jadi, kalau ada satu kata mewakilli kondisi ini yang mengecewakan berarti tidak ada perbaikan dalam hal laporan keuangan," ujar Sani.

Sani menuturkan opini yang disampaikan oleh BPK, menjadi tanggung jawab penuh untuk seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Menurut Sani, legislatif hanya berfungsi untuk mengajukan mata anggaran. "Semuanya, legislatif engagk ada urusan dengan keuangan. Kami menaggarkan aja," ujar Sani.

Sebelumnya, pelaksana tugas gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat, menyatakan, menerima hasil pemeriksaan itu karena memang ada beberapa masalah dalam pencatatan keuangan di DKI. "Saya tidak mengejar itu, mau itu WDP atau WTP. Tapi sebagian besar selalu hasilnya wajar dengan pengecualian," ujar Djarot di Balai Kota, Selasa, 30 Mei 2017.
LARISSA HUDA