Tiga Ribu Kegiatan Anies-Sandi Masuk dalam Rencana Kerja DKI

Reporter

Selasa, 6 Juni 2017 13:49 WIB

Sekretaris Daerah DKI Saefullah melakukan undian unit rumah susun sewa kepada warga Kelurahan Dukuh, Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur, dan Marunda, Jakarta Utara, di Balai Agung DKI, 2 Juni 2017. Tempo/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menuturkan setidaknya tiga ribu kegiatan dari program yang diusulkan oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih Anies-Sandi masuk dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). "Tapi angkanya (anggaran) masing-masing tergantung kegiatan," ujar Saefullah di Balai Kota, Selasa, 6 Juni 2017.


Anggaran rencana kerja yang diusung Tim Sinkronisasi itu, kata Saefullah, tidak besar. "Saya dengar laporan sementara ke saya angkanya tidak signifikan, kecil begitu." Anggaran kegiatan usul dari Tim Sinkronisasi Anies-Sandi sekitar Rp 1 triliun.

Baca:
20 Ribu Usulan Kegiatan Pemprov DKI Dipangkas ...
Anies-Sandi Akan Tambah Ruang Terbuka Hijau di Masjid

Namun, Saefullah mengaku belum tahu usulan kegiatan itu secara detail. "Karena detailnya pembahasan di level asisten.” Ia akan tahu jika rancangan sudah disampaikan kepadanya.


Total kegiatan yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 7 ribu kegiatan. Angka itu menyusut dari usulan semula yang mencapai 20 ribu kegiatan. RKPD sudah disampaikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas.

Baca juga:
Penyebar Video Wanita Setengah Bugil Bisa Dijerat UU ITE
Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Iklan Anti Rokok Bus Transjakarta

Pengurangan jumlah yang cukup signifikan itu, kata Saefullah, karena banyak usulan dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang belum masuk. Bahkan usulan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga belum semua tercakup. Pengurangan usulan dilakukan dengan memprioritaskan manfaatnya terhadap masyarakat.

Usulan yang diprioritaskan adalah bidang, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat. Adapun usulan RKPD mendekati angka Rp75 triliun yang sudah mencakup belanja langsung dan tidak langsung.

Simak:
Imam Besar FPI Rizieq Berencana Perpanjang Izin Tinggal di Saudi
Pelaku Pembunuhan Remaja di Cengkareng Diduga Kabur ke Lampung

Kegiatan yang prioritaskan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. “Anggaran Rp75 triliun itu sudah maksimal, sudah untuk 2018," ujar Saefullah. Anggaran tidak bisa ditambah lagi lantaran khawatir masalah kekosongan anggaran pada tahun sebelum-sebelumnya terulang kembali.

Anggaran yang akan dikeluarkan, kata Saefullah, harus realistis dengan penggunaannya. "Saya ingin realistis, anggarannya segini. Silakan dibelanjakan, dibicarakan untuk apa.” Ia berpesan kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah agar seluruh kegiatan bisa dikoreksi oleh siapapun.



LARISSA HUDA

Advertising
Advertising

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

19 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

55 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Mudarat Opsi Kanibal Komponen KRL

8 Maret 2023

Mudarat Opsi Kanibal Komponen KRL

Pemerintah mempertimbangkan opsi retrofit atau perpanjangan umur pakai kereta listrik atau KRL menggunakan komponen kereta lain.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

Wagub DKI Sebut Nasib Penjualan Saham Bir PT Delta Diserahkan ke Penjabat Gubernur

9 Agustus 2022

Wagub DKI Sebut Nasib Penjualan Saham Bir PT Delta Diserahkan ke Penjabat Gubernur

Penjualan saham bir PT Delta Djakarta adalah bagian dari janji kampanye Anies Baswdan dan Sandiaga Uno saat Pilgub DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya