TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta mempercepat persiapan Asian Games 2018. Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lisa Parlina Ekowati, mengatakan salah satunya mengizinkan penunjukan langsung penyedia barang dan jasa untuk program yang berkaitan dengan pesta olahraga itu. “Khusus Asian Games, tidak ada batasan nilai untuk penunjukan langsung,” katanya, Kamis, 8 Juni 2017.

Dasar hukumnya, Lisa menjelaskan, adalah Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018. Pasal pelaksanaan kebijakan yang diteken pada April lalu itu dibahas dalam rapat koordinasi persiapan Asian Games di Balai Kota, Kamis.

Di lingkup pemerintah Jakarta, Lisa mengatakan, dinas atau badan yang melakukan penunjukan langsung hanya perlu melapor ke panitia nasional penyelenggara Asian Games melalui situs aplikasi monitoring persiapan Asian Games. Setelahnya, mereka berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah agar kelak pengadaan tersebut tak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Lisa juga meminta pemerintah DKI Jakarta menyesuaikan data nilai kontrak dan realisasinya dalam aplikasi monitoring. Menurut dia, ada selisih Rp 3 triliun antara data anggaran DKI Jakarta dan data di aplikasi monitoring.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta, Fatahillah, menyanggupi permintaan Lisa. Ia mengatakan badan usaha milik daerah yang turut andil dalam persiapan Asian Games 2018 juga akan diizinkan mendaftarkan pengadaannya ke aplikasi monitoring tanpa melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Supaya lebih cepat. Lagi pula mereka sebagai pelaksana lebih tahu,” katanya.

Pemerintah Jakarta melalui badan usahanya, PT Jakarta Propertindo, bertugas membangun tiga proyek untuk mendukung Asian Games pada Agustus 2018. Ketiganya adalah proyek kereta ringan atau light rail transit, renovasi velodrom, dan revitalisasi arena berkuda di Pulomas, Jakarta Timur. Fatahillah mengatakan anggaran ketiga proyek itu Rp 7,891 triliun.

Baca: Alex Noerdin Minta Mobil Listrik untuk Angkutan Asian Games

Dari total anggaran itu, Fatahillah mengatakan alokasi dana terbesar untuk proyek kereta ringan Rp 6,81 triliun. Sedangkan velodrom dan arena berkuda berturut-turut Rp 665 miliar dan Rp 417 miliar. Hingga akhir tahun ini, Jakarta Propertindo sudah menerima Rp 5,7 triliun. “Sisanya diberikan pada 2018,” ucapnya.

Selain itu, ujar Fatahillah, masa pengajuan usulan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2017 ada kemungkinan diperpanjang. Tujuannya memberi kesempatan kepada dinas, badan, dan biro yang pelaksanaan programnya membutuhkan waktu lebih lama. Masa pengajuan usulan untuk APBD Perubahan 2017 berakhir pada akhir Mei lalu.

Contohnya renovasi gelanggang olahraga. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Ratiyono mengatakan instansinya bertugas merenovasi sembilan gelanggang olahraga dan membangun lapangan baseball. Gelanggang olahraga itu akan digunakan sebagai tempat latihan basket dan voli.

Lantaran wajib berstandar internasional, kata Ratiyono, renovasi gelanggang olahraga memerlukan waktu enam bulan. Jika renovasinya dimulai pada 2018, ia memperkirakan proyek itu baru akan selesai Juli tahun depan. Sedangkan sebelum Asian Games 2018, pemerintah DKI Jakarta juga harus menggelar tes uji coba untuk mengetes kelaikan semua arena pertandingan. “Tak cukup waktunya kalau semua dimulai tahun depan,” ujarnya.

LINDA HAIRANI | FRISKI RIANA