Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik, menjawab pertanyaan wartawan saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, 11 April 2016. Ia dimintai keterangannya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan pemerintah DKI Jakarta berencana mengevaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.
Bukan tidak mungkin, kata Taufik, ada perombakan di sejumlah jajaran direksi dalam badan perusahaan daerah tersebut. "Wajar kalau ada evaluasi terhadap BUMD, kemudian hasil evaluasi mesti dirombak, wajar saja. Apa yang mesti dipusingkan?" ujar Taufik saat dijumpai di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat, 7 Juli 2017.
Taufik mengatakan evaluasi tidak hanya terpaku pada beberapa BUMD, tapi secara keseluruhan. Alasannya, kata Taufik, BUMD harus dilihat kontribusinya terhadap anggaran daerah. Taufik mengkritik masih ada sejumlah BUMD yang dianggap membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kita mesti menyepakati BUMD itu pada waktunya menjadi sumber APBD. Kalau dia mau menjadi sumber APBD, BUMD-nya harus dibereskan," ujar Taufik. Dia menuturkan, BUMD sudah saatnya dibenahi sehingga bisa menghasilkan profit untuk APBD.
Menurut Taufik, salah satu sumber pendapatan daerah seharusnya berasal dari BUMD, bukan sebaliknya. Pasalnya, kata dia, pemerintah DKI Jakarta sudah terlalu banyak menggelontorkan uang dalam bentuk penyertaan modal pemerintah (PMP) menggunakan APBD.
"Semua akan dievaluasi dan akan menghasilkan nilai. Sandarannya adalah tentang visi dan misi gubernur terhadap BUMD mau diapakan. Apakah dicekokin terus dari sekarang, apakah dia mau mandiri," ujar Taufik.
Menurut Taufik, apabila ada BUMD yang dinilai tidak menguntungkan atau justru membebani APBD, bukan tidak mungkin DPRD akan mengajukan agar perusahaan tersebut ditutup. Taufik khawatir BUMD yang terus membebani APBD justru menjadi penyebab laporan keuangan DKI Jakarta mendapatkan status wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.
