TEMPO.CO, Jakarta -- Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyampaikan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 dalam rapat paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Rabu.

Dalam pidatonya, Djarot meminta kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan aparatur Pemerintah DKI Jakarta agar menindaklanjuti pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Dan melakukan peningkatan kualitas sistem pengendalian intern Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujar Djarot, Rabu, 12 Juli 2017.

Baca: Saefullah Klaim Laporan Keuangan DKI Tahun Ini Lebih Baik

Djarot memaparkan realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Menurut Djarot, anggaran pembelanjaan daerah terealisasi sebesar Rp 53,78 triliun (94,09%), realisasi belanja tidak langsung Rp 23,76 triliun (90,17%), dan realisasi belanja langsung Rp 23,36 triliun (75,34%).

Djarot juga menjelaskan APBD digunakan untuk pelaksanaan program unggulan, diantaranya pengembangan sistem transportasi. "Pengoperasian Terminal Terpadu Pulo Gebang, pembebasan tanah untuk koridor MRT sepanjang Jalan Lebak Bulus-Bundaran Senayan, peningkatan pedestrian, peningkatan jalan-jalan strategis, dan penyelesaian pembangunan Jalan Layang Busway Kapten Tendean-Blok M-Cileduk," ujar Djarot.

Juga, kata Djarot, meliputi antisipasi banjir, rob, dan genangan dengan menyelesaikan pembebasan tanah waduk, penyelesaian pembangunan tanggul pantai, pembangunan rumah pompa, dan normalisasi sungai, melaksanakan program Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP), dan Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI).

Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman kota, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau (RTH), pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, pembangunan budaya multi-kultur, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan, serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Djarot mengatakan, realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2016 sebesar Rp 7,70 triliun. " Eksekutif terus melakukan upaya perbaikan demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel," ucap Djarot.

Selain program unggulan, Djarot juga memamerkan keberhasilan yang dicapainya, diantaranya pertama kali menerapkan kebijakan transaksi non tunai melalui cash management system (CMS), dan menjadi rujukan bagi institusi pemerintah lainnya.

Baca juga: Soal APBD Perubahan, Ketua DPRD: Ya atau Nggak Tergantung Saya

Institusi pemerintah yang berhasil menerapkan proses penganggaran secara transparan dan akuntabel melalui sistem e-Planning dan e-Budgeting yang terintegrasi, pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berbasis aktual.

WULAN NOVA S | ALI ANWAR