TEMPO.CO, Bekasi - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi, Koswara Hanafi, mengatakamn aggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bekasi 2017 senilai Rp 5,5 triliun mengalami defisit Rp 122 miliar.

Karena itu, kata Koswara, sejumlah program yang tidak menjadi prioritas diminta untuk dipangkas. "APBD harus dirasionalisasi," kata Koswara, Senin, 17 Juli 2017. Menurut Koswara, hitungan tersebut diketahui ketika menyusun APBD Perubahan (APBD-P).

Baca: APBD Bekasi Disetujui Gubernur, Lelang Proyek Mulai Maret

Meski pendapatan bertambah hingga Rp 87 miliar, ujar Koswara, namun belanja daerah juga bertambah, seperti tunjangan maupun instentif kepada petugas non pemerintahan. "Program yang tidak prioritas harus dievaluasi," kata Koswara.

Beberapa faktor yang menyebabkan APBD mengalami deficit, ujar Koswara, diantaranya koreksi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Rp 800 miliar menjadi Rp 500 miliar. Artinya, kata Koswara, ada pengurangan anggaran hingga 300 miliar, lantaran menekan angka silpa. "Ini akan segera dibahas," ujar Koswara.

Sejauh ini, Koswara menambahkan, belum ada informasi mengenai pemangkasan alokasi anggaran dari pemerintah pusat, seperti tahun lalu. Jika itu kembali terjadi, mau tak mau harus ada pemangkasan anggaran di pemerintah daerah. "Kami meminta setiap organisasi perangkat daerah melakukan evaluasi," ujar Koswara.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Wasimin, meminta lembaga eksekutif cermat dalam membuat program, sehingga tidak membuang-buang anggaran. Apalagi, APBD mengalami defisit. "Program yang tidak ada kepentingan dengan masyarakat harus dihilangkan," kata Wasimin.

Baca juga: Kota Bekasi Gelontorkan Rp 100 Miliar untuk Kartu Sehat

Menurut Wasimin, penyebab defisit anggaran karena eksekutif bernafsu membuat program, namun tidak diimbangi dengan kekuatan anggaran, sedangkan pendapatan daerah tidak bisa ditambah. "Nyari duit susah, tapi belanja terus, itu yang membuat anggaran defisit," kata Wasimin.

ADI WARSONO