Sejumlah kendaraan melintasi Jembatan Simpang Susun Semanggi di kawasan Semanggi, Jakarta, 28 Juli 2017. Jembatan Simpang Susun Semanggi akan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 17 Agustus 2017 mendatang. ANTARA/Rivan Awal Lingga
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menilai kemacetan Jakarta bukan disebabkan oleh kurangnya jalan raya. Sehingga keberadaan jalan layang Simpang Susun Semanggi tidak bisa diukur efektivitasnya menanggulangi kemacetan Jakarta.
"Pertama, Jakarta macet itu karena kurang nyamannya layanan angkutan umum yang ada sekarang ini. Kedua, di Jakarta kurang ada kebijakan mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi," kata Tigor melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 2 Agustus 2017. Menurut dia, dua alasan tersebut yang menyebabkan warga Jakarta lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dan membuat Jakarta tambah macet seperti sekarang.
Tigor mencontohkan pembangunan jalan layang non-tol Kasablanka yang tidak mengurangi kemacetan di ruas jalan Kampung Melayu-Tanah Abang. Begitu pula dengan simpang jalan Matraman Salemba Jakarta Timur.
Baca juga: Ahok Sebut Simpang Susun Semanggi Jatah 'Preman', Apa Maksudnya? Menurut dia, arus lalu lintas di simpang jalan tersebut saat ini malah bertambah macet. Namun pemerintah justru berencana membangun jalan baru lagi di bawah tanah (underpass). "Kondisi yang sudah macet parah, sekarang tambah macet lebih parah lagi karena sedang dibangun underpass di Simpang Matraman Salemba," katanya.
Tigor menambahkan, terkait dengan Simpang Susun Semanggi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah mengakui hanya mengurangi kemacetan 20 persen. Artinya, masih ada sisa kemacetan 80 persen yang harus dibuat kebijakannya untuk diselesaikan.
Simpang Susun Semanggi bakal diresmikan Presiden Joko Widodo dalam peringatan kemerdekaan RI yang ke-72 pada 17 Agustus 2017. Jalan ini sudah mulai diuji coba pada akhir pekan lalu. Simpang Susun Semanggi dibuat di era Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan dana kompensasi atas kelebihan koefisien luas bangunan (KLB).
Menurut Tigor, pemerintah Jakarta tak pernah konsisten membuat peningkatan layanan angkutan umum massal. "Dan kurang konsisten membuat kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor pribadi," ujarnya. INGE KLARA SAFITRI
