Sejumlah anak bermain sepak bola di lapangan Rusun Cibesel, Jakarta, 21 November 2016. Selain lapangan, di komplek Rusun Cibesel juga terdapat taman bermain bagi anak-anak. TEMPO/Ilham Fikri
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta tidak menghapus tunggakan biaya sewa untuk para penghuni rusunawa (rumah susun sederhana sewa) yang mencapai Rp 32 miliar. Menurut Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, biaya sewa yang dikenakan kepada para penghuni rusunawa terbilang murah dan terjangkau.
"Hidup ini sebetulnya tidak bisa semua gratis. Orang hidup itu kan harus kerja. Yang di rusun juga mesti kerja," ujar Saefullah di Balai Kota Jakarta, Kamis, 3 Agustus 2017.
Menurut Saefullah yang kini menjadi Pelaksana Harian Gubernur DKI Jakarta selama Djarot melakukan kunjungan ke Rusia, beban biaya yang selama ini ditanggung oleh penghuni rusunawa sebetulnya juga sudah disubsidi oleh pemerintah.
Karena itu, kata Saefullah penghuni rusunawa jangan menuntut hunian gratis. Ia mengatakan sudah saatnya penghuni rusun mulai menggeser pola hidupnya agar tingkat kesejahteraannya menjadi lebih baik.
Apalagi, kata Saefullah, berdasarkan data yang ia peroleh, para penghuni rusunawa sebagian besar berada pada usia produktif. "Kemarin sudah saya lakukan survei, ternyata yang tinggal di rusun itu yang usia produktifnya masih tinggi, masih 93 persen, masih bisa bekerja," ujar Saefullah.
Menurut Saefullah biaya yang selama ini dikenakan kepada para penghuni rusun hanyalah sebagai bentuk partisipasi dan tanggung jawab masyarakat. Menurut Saefullah dengan biaya sewa Rp 300 ribu per bulan, penghuni rusunawa mampu untuk membayar sewa.
“Cuma 300 ribu kok. Kalau dia ngerokok sebungkus sehari berapa? Sebungkus rokok Rp 22 ribu. Kalau 10 hari saja sudah Rp 220 ribu. Kalau 30 hari sama dengan Rp 660 ribu. Rokoknya dikurangin coba,” katanya.
"Saya tidak setuju kalau ini (tunggakan) semua dihapus, karena ini sebagai konsekuensi dari perjuangan hidup. Mudah mudahan jadi ibadah juga buat dia," ujar Saefullah.
Tunggakan sewa rumah susun atau rusun di Jakarta terus melonjak. Maret lalu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencatat tunggakan Rp 1,37 miliar. Hingga akhir Juni lalu, tunggakan melonjak hampir 20 kali lipat menjadi Rp 32 miliar.
Saefullah menuturkan tunggakan rusunawa tersebut merupakan akumulasi sejak 2013. Jumlah tunggakan tersebut merupakan total dari seluruh utang penghuni yang tersebar di 23 rusunawa yang ada di Jakarta.
