Pengendara sepeda motor di kawasan TB.Simatupang, Jakarta, Rabu (3/2). Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia mengatakan, selama sarana transportasi belum baik kami tidak merekomendasikan pembatasan pengguna sepeda motor. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Perluasan pelarangan sepeda motor yang rencananya akan diberlakukan di jalur protokol sepanjang kawasan Sudirman diprotes banyak kalangan, salah satunya jasa pengiriman ekspres. Budi Paryanto, Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (ASPERINDO), mengatakan seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberi pengecualian terhadap kendaraan dengan peruntukan bisnis.
"Motor kurir kan tidak untuk keperluan pribadi tapi untuk menunjang dan memperlancar arus barang yang berarti juga memperlancar perdagangan dan roda perekonomian," katanya Senin, 21 Agustus 2017. Dia mengatakan, pihaknya dapat menyusun beberapa solusi teknis seperti mekanisme pemasangan stiker, GPS, alarm, dan sebagainya melalui asoasi pemilik usaha ekspedisi.
"Kalau hal itu tidak disetujui bayangkan saja satu kurir motor biasa mengangkut dokumen dan atau paket kecil untuk 100 alamat per hari menuju daerah CBD dan total kurir kami untuk daerah itu bisa lebih dari 2000 kurir motor, berarti berapa dokumen atau paket yang akan terkendala?" ujarnya.
Budi menambahkan hingga saat ini pihaknya maupun anggota ASPERINDO lainnya belum merencanakan mediasi dengan Pemerintah DKI Jakarta atau pihak Dinas Perhubungan mengenai permasalahan di atas.
Wakil Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesa (YLKI), Sudaryatmo mengatakan pembatasan sepeda motor di Jalan Sudirman dan Rasuna Said, September 2017, menjadi solusi kemacetan dan kecelakaan jika pemerintah menyediakan jalur transportasi public alternatif. “Agar publik mudah melewati jalan itu,” kata Sudaryatmo kepada Tempo, Selasa, 22 Januari 2017.
Jika pembatasan tidak dibarengi penyediaan sarana transportasi yang baik, akan mempersulit masyarakat untuk mengakses jalan. Apalagi Jalan Sudirman dan Rasuna Said sering dilewati publik karena banyak gedung perkantoran.
