TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta yang telah menyetujui pendanaan proyek mass rapid transit fase II Bundaran HI-Kampung Bandan. "Kami sudah lama banget enggak bangun infrastruktur transportasi. Jadi bagus, terima kasih, berarti Dewan sudah satu kesatuan," kata Djarot di Balai Kota DKI, Sabtu, 26 Agustus 2017.

Djarot menilai, keputusan Dewan tersebut menandakan kebijakan pemerintah bukan hanya dijalankan eksekutif, tapi juga didukung legislatif. Ia berharap, keputusan itu bisa membantu masyarakat mendapatkan transportasi yang baik.

Baca juga: Begini Penampakan Terkini Depo MRT Lebak Bulus

Persetujuan DPRD, Djarot menjelaskan, merupakan syarat agar PT MRT Jakarta dapat mengajukan pinjaman proyek MRT fase II ke Badan Kerja Sama Internasional Jepang atau JICA. Sebab, persetujuan DPRD berkaitan dengan komitmen penganggaran pembayaran pinjaman MRT di tahun kesebelas. Adapun jangka waktu peminjaman untuk membiayai proyek tersebut selama 20 tahun. "Jadi nyambung, tidak nunggu, lanjutin sampai ke Kampung Bandan," katanya.

Djarot menyadari pendanaan proyek tersebut ke depannya akan membebani APBD saat melunasi utang. Namun, Djarot meyakini beban tersebut justru akan mengurangi kerugian yang diderita masyarakat karena macet, seperti waktu, energi, bensin, dan lingkungan. Beban pelunasan, kata dia, tidak jadi masalah jika untuk kepentingan rakyat.

Baca juga: Alasan Depo MRT Lebak Bulus Tak Siapkan Parkir Kendaraan Pribadi

PT MRT Jakarta mendapatkan persetujuan pengajuan pendanaan proyek MRT fase II saat rapat bersama DPRD DKI, Jumat, 25 Agustus 2017. Surat persetujuan itu ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi atas restu jajaran pimpinan lainnya.

Pinjaman itu meliputi kekurangan anggaran fase I senilai Rp 2,56 triliun dan anggaran fase II Rp 22,54 triliun. Pada tahap awal, PT MRT Jakarta berharap pinjaman untuk kekurangan fase I Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia bisa cair awal tahun depan. Tujuannya, supaya koridor itu bisa beroperasi Maret 2019.

FRISKI RIANA