TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyepakati pengadaan kabel atau utilitas yang terintegrasi dengan pembangunan di DKI menjadi sistem ducting atau saluran atau media tempat menyalurkan bahan produksi.

"Dinas Bina Marga ketika memperbesar trotoar itu kena langsung untuk ducting, baik itu PLN maupun Telkom dan semua operator, karena banyak sekali operator," kata Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Senin, 28 Agustus 2017.

Baca: Djarot Akan Panggil PLN dan Telkom untuk Benahi Kabel Semrawut

Djarot mengatakan, selama ini, banyak laporan mengenai tiang-tiang operator liar yang dipasang pada malam hari. Sehingga ia berencana mencabut tiang-tiang tak berizin tersebut. Menurut Djarot, jumlah tiang-tiang tak berizin itu ribuan. Di Jakarta Pusat saja ada sekitar 800 tiang ilegal.

"Kami tidak bisa deteksi ini punya siapa. Karena itu, kami akan minta jangan hanya dicabut, tapi cari siapa yang bertanggung jawab supaya dikasih sanksi. Ini ngaco," ujarnya.

General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya M. Ikhsan Asaad mendukung kesepakatan itu. Menurut Ikhsan, pengadaan kabel dengan sistem ducting akan membuat Jakarta menjadi kota yang rapi dan nyaman.

Sebab, banyak kabel-kabel di kawasan Monas dan Ring-1 yang masih semrawut. "Untuk proyek trotoar sudah dibuatkan ducting. Kami sangat senang karena bisa mengembangkan jaringan di situ," kata Ikhsan.

Dengan sistem ducting yang terintegrasi dengan trotoar, Ikhsan menilai hal itu memudahkan perusahaannya. Sebagai contoh, sebelum adanya ducting, kabel-kabel bertegangan 20 ribu volt ditanam di bawah tanah.

Baca juga: Utilitas Kabel DKI Semrawut, Ahok: Tak Rapi, Bakal Dipotong

Jika sedang mengalami gangguan, pihaknya harus menggali dulu tanah untuk melakukan recovery. Padahal untuk menggali tanah saja sudah menghabiskan waktu. "Kabel-kabel kami yang sudah tua dan mau di ganti, tuh, butuh waktu lama sekali. Nah, dengan adanya program ducting oleh pemprov, saya kira menguntungkan," ucapnya.

FRISKI RIANA