Rambu larangan sepeda motor di kawasan M.H. Thamrin, Jakarta. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak setuju dengan pembatasan sepeda motor di Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin apabila dilakukan sepanjang waktu. Djarot mengatakan lebih baik pembatasan tersebut diterapkan sebagian pada saat tertentu.
"Kalau opsinya tidak boleh sama sekali dari jam 06.00 pagi sampai jam 22.00 WIB malam saya enggak setuju. Kan ada opsi lain," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Senin, 4 September 2017.
Hingga saat ini Djarot masih mempertimbangkan kebijakan pembatasan sepeda motor. Alasannya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Metro Jaya belum memberikan hasil kajian secara lengkap kepada dirinya.
Djarot menyadari pembatasan sepeda motor tidak bisa buru-buru diberlakukan karena perlu perhitungan matang. Menurut Djarot masih banyak opsi lain yang bisa dipertimbangkan untuk pengaturan lalu lintas mengingat pembangunan sektor transportasi sedang berjalan kencang. Namun beberapa ruas jalan memang perlu ada pengaturan pembatasan sepeda motor.
Menurut Djarot, dari sisi waktu lebih baik pembatasan sepeda motor hanya berlaku pada waktu tertentu, misalnya pada saat jam padat pukul 06.00-10.00 WIB dan pukul 16.00-20.00 WIB. Opsi lainnya, Djarot menuturkan perlu adanya kajian soal pembatasan kendaraan ganjil-genap.
"Dengan begitu bisa dilihat dan dievaluasi bagaimana dampaknya. Baru setelah itu keputusan yang sifatnya resmi. Jadi ada tahap kajian, opsi, sosialisasi, baru ujicoba," ujar Djarot.
Rencananya, uji coba pembatasan sepeda motor akan diterapkan pada 12 September mendatang. Namun, bisa saja uji coba diundur karena masih menunggu kajian.
"Nanti saya tanya ke Dishub, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), dan Ditlantas, tanggal 12 itu opsi itu akan tetap dijalankan atau tidak. Opsinya seperti apa," ujar Djarot.
