TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat minta maaf ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo atas jumlah kendaraan di Jakarta yang kian banyak.

"Maafkan Jakarta belum mampu mengatur jumlah kendaraan bermotor," ucap Djarot dalam acara kesepakatan bersama antara BI dan Kementerian Perhubungan serta kesepakatan bersama antara Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Pemprov DKI Jakarta dan semua operator moda di Jabodetabek. Kesepakatan tentang pengembangan integrasi sistem pembayaran nontunai tersebut diselenggarakan di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Rabu, 6 September 2017.

Baca:
Neraka Itu Bernama Kemacetan Jakarta
Djarot Wajibkan Pemilik Mobil di DKI Punya Garasi

Acara itu turut dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur BI Agus Martowardojo.

"Pak Gubernur BI dan Pak Menteri, saya mohon maaf karena sekarang memang kita kejar terus untuk pengejaran infrastruktur," kata Djarot. "Tapi memang masih ada titik kemacetan bertambah."

Djarot menambahkan, saat ini di Jakarta jumlah volume sepeda motor mencapai 1.500 unit dan mobil 400 unit. "Ini hanya bisa diatasi apabila ada pilihan bagi warga untuk menggunakan transportasi publik," katanya. "Kita tidak bisa batasi satu rumah punya dua atau tiga mobil."

Untuk mengurangi volume kendaraan bermotor tersebut, dalam acara itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Bank Indonesia dan Kementerian Perhubungan sepakat mengembangkan pembayaran nontunai sistem transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang. Dengan pembayaran nontunai, masyarakat akan lebih mudah dan cepat mengakses transportasi umum.
Simak juga: Djarot Juga Tak Setuju Pembatasan Sepeda Motor Berlaku Seharian

Pemerintah menargetkan sistem pembayaran nontunai ini mulai berlaku pada akhir 2018. Meski saat ini sistem nontunai akan berlaku untuk transportasi darat, pemerintah telah berencana memperluasnya hingga transportasi laut, udara, perkeretaapian, hingga perparkiran.

Sistem pembayaran nontunai ini juga mempermudah pemerintah mendata mobilisasi masyarakat di kawasan Jakarta. Dengan adanya data yang valid tersebut, pengaturan arus kendaraan akan lebih efektif dan efisien.

"Insya Allah tahun 2020 kemacetan Indonesia akan berkurang, sama seperti banjir di Jakarta yang sudah berkurang," kata Djarot.

ZARA AMELIA