Akses Gratis Pantai Ancol, Pengelola Segera Bertemu Pemprov DKI

Reporter

Editor

Jumat, 15 September 2017 16:56 WIB

Pantai Beach Pool di kawasan timur Ancol terlihat lebih ramai dan penuh pengunjung dibanding Pantai Indah di bagian barat. 1 September, 2017. TEMPO/NAFI

TEMPO.CO, Jakarta -Soal akses gratis, Kepala Komunikasi Korporat PT Pembangunan Jaya Ancol Rika Lestari menyatakan manajemen akan segera bertemu dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pertemuan ini terkait tuntutan Gerakan Rakyat Jakarta Utara (GRJU) untuk membuka akses masyarakat Jakarta Utara untuk memasuki pantai Ancol.

"Waktunya belum ditentukan," kata Rika kepada Tempo, Jumat, 15 September 2017. Dia mengatakan, pihak manajemen masih menganalisis tuntutan dan menyiapkan data yang diperlukan.
Baca : Didemo Warga Jakarta, Djarot Setuju Akses Pantai Ancol Gratis

Perihal akses ke Ancol, menurut Rika, Ancol tidak sepenuhnya tertutup bagi masyarakat sekitar. Pengelola tetap memberikan akses kepada pedagang asongan berjualan di kawasan Ancol. Selain itu, para nelayan wisata yang mengangkut penumpang ke Kepulauan Seribu pun masih bebas beroperasi.

Terkait tiket masuk, Rika mengatakan sebanyak 70 persennya digunakan untuk biaya operasional. Biaya ini meliputi kebersihan, transportasi di dalam area wisata, dan renovasi.

Rika juga menekankan, Ancol adalah BUMD yang tidak dapat dana penyertaan modal dari Pemda DKI Jakarta. Pemda DKI saat ini merupakan pemegang saham terbesar, yakni 72 persen. "Kami membiayai sendiri," kata dia.

Koordinator aksi GRJU Danus Al Batawy mengatakan, masyarakat tetap harus diberikan akses bebas masuk Ancol.
Simak juga : Warga Jakarta Utara Tuntut Akses Masuk Gratis ke Pantai Ancol

"Pantai itu kan milik publik. Memang PT Ancol bikin pantai?" kata dia kepada Tempo, Jumat, 15 September 2017. Menurutnya, bagaimanapun caranya hak publik itu harus dikembalikan kepada masyarakat.

Perwakilan Gerakan Rakyat Jakarta Utara (GRJU) memberikan waktu 7 hari kepada manajemen PT Pembangunan Impian Jaya Ancol untuk menanggapi tuntutan mereka. Kemarin, Kamis 14 September 2017, mereka berdemonstrasi menuntut beberapa hal terutama tentang akses gratis ke Ancol dan transparansi dana corporate social responsibility (CSR).

MUHAMMAD NAFI'

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

21 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

57 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

8 Januari 2022

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.

Baca Selengkapnya