TEMPO.CO, Jakarta - Kontroversi perayaaan Natal 2017 di Monumen Nasional (Monas) sampai di titik akhir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk membatalkan rencana itu.
Menurut dia, sejak awal sudah disampaikan bahwa Monas boleh digunakan siapa saja. Informasi tersebut pun sudah ia sampaikan dalam pertemuan dengan forum komunikasi umat beragama bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengadakan perayaan itu di Monas, Jakarta Pusat.
"Ketika (saya) bertemu ada yang mau (perayaan) di Monas. Ada yang mau (perayaan di) indoor ada yang mau outdoor gitu," kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI hari ini, Selasa, 19 Desember 2017.
Simak: PGI Tak Ikut Perayaan Natal Bersama Pemprov DKI di Monas
Itu sebabnya, Anies Baswedan menerangkan, beberapa pihak tidak sependapat lokasi perayaan Natal 2017 di ruang terbuka seperti Monas. Maka dia berpendapat, semua pihak tak mempermasalahkan jika diadakan di dalam ruangan.
"Kami putuskan (perayaan Natal 2017) akan diselenggarakan di Jakarta International Expo (Kemayoran, Jakarta Pusat), " ujar Anies Baswedan. "Supaya bisa semuanya mengikuti, karena bagi kami enggak ada bedanya, bagi kami sama saja (indoor atau outdoor)."
Adapun biaya sewa gedung JIExpo untuk acara Natal pada 5 Januari 2018 akan ditanggung oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini Biro Pendidikan dan Mental Spiritual DKI Jakarta. Menurut Anies Baswedan, pemerintah daerah sudah menyewa JIExpo sejak dua pekan lalu. "Sudah semuanya iya, paham, baru saya umumkan," katanya.
Alasan batal di Monas karena kontroversi soal ruangan yang disampaikan oleh Anies berbeda dengan versi Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI).
Ketua PGI Albertus Patty berpendapat, perayaan Natal bersama sebaiknya tidak dilakukan di Monas karena dia tidak ingin umat Nasrani terjebak potensi instrumentalisasi dan politisasi agama. Potensi itu sudah sering kali terjadi di dalam politik Indonesia pada masa kini.
PGI pun mengimbau lebih baik perayaan-perayaan keagamaan apapun dilaksanakan di rumah ibadah masing-masing dan di gedung. “Situasi politik saat ini membuat Monas menjadi daerah melting spot untuk semua kepentingan yang baik maupun kurang baik," kata Albertus di kantor PGI, Jakarta pada Jumat, 15 Desember 2017.
Baca: Perayaan Natal di Monas Januari, Ini Penyandang Dananya
Albertus mengatakan, Monas saat saat ini sudah menjadi semacam ikon penggalangan massa atas nama agama. Hal tersebut yang dihindari untuk terjadi pada gereja-gereja utamanya yang berada dalam naungan PGI.
Ia tidak ingin membuat seolah umat Nasrani melakukan penggalangan massa dan justru menjadi persoalan politik baru. "Kami enggak mau itu terjadi. Kami ingin mencegah agar tidak terjebak pada instrumen manifestasi politik dalam konteks dengan menggunakan perayaan natal tersebut," kata dia.
Selain alasan politik, menurut Albertus, gagasan perayaan Natal bersama oleh Pemprov DKI di Monas ini justru menimbulkan konflik internal di tubuh Gereja. Ia mengatakan terjadi perdebatan yang cukup keras dan kontroversial dalam pembahasan lokasi ini.
Baca: Sekda DKI Saefullah Diusulkan Jadi Ketua Perayaan Natal di Monas
"Kita tidak usah yang terlalu beramai-ramai, berwah-wah dengan keramaian menggalang massa segala macem, bukan itu makna natal. Tapi makna Natal adalah kerendahan hati, perdamaian, cinta dan sebagainya," kata Albertus.
Perayaan Paskah Nasional memang pernah diselenggarakan oleh Gereja Bethel Indonesi (GBI) Glow Fellowship Center bekerja sama dengan Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (Bamagnas), TNI, dan Polri, di Monas pada Ahad, 5 April 2015. Namun, menurut Albertus, situasi dulu dan sekarang berbeda.
Perayaan Natal bersama di Monas seperti yang digagas Anies Baswedan dan Pemprov DKI dinilai lebih berpotensi memunculkan sentimen-sentimen dari pihak-pihak tertentu yang diduga bisa melihatnya sebagai penggalangan massa umat Nasrani.
